Boediono dan Criminal Policy

Posted on 27 Februari 2011

0


Wapres Boediono, rakyatmerdeka.co.id Ungkap kasus kejahatan big fish. Begitu perintah tegas yang disampaikan Presiden SBY untuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto enam bulan lalu, tepatnya 6 April 2010 di Istana Negara, Jakarta.

Ketika itu belum ada penjelasan resmi mengenai apa saja kasus kakap yang menurut SBY harus diungkap. Baru pada kesempatan berikutnya di Banjarmasin, Kalimantan Timur, Sekretaris Satgas PMF Denny Indrayana mengatakan ada sembilan big fishes yang sedang mereka incar. Kesembilan kakap itu adalah mafia korupsi, mafia pajak dan mafia bea cukai, mafia pertambangan dan mafia energi, mafia tanah, mafia hutan, mafia perbankan/keuangan dan mafia illegal fishing.
Tetapi sejauh ini yang ditangkap, meminjam istilah Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) Sasmito Hadinagoro, baru penjahat kelas kroco, seperti pegawai golongan III A Direktorat Pajak Kementerian Keuangan Gayus H. Tambunan dan anggota Polri AKP Sri Sumartini.

Seharusnya, menurut Sasmito yang pernah bekerja di Kementerian Keuangan itu, pejabat-pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan dan Direktorat Pajak yang memiliki tanggung jawab lebih besar, juga harus dijadikan target operasi pemberantasan mafia pajak.

Sebagai salah seorang yang mengikuti dari dekat sepak terjang aparat penegak hukum dan Satgas PMF membongkar kejahatan di sektor keuangan, perbankan dan perpajakan, Sasmito mencium bau ketidakadilan. Pengusutan sejumlah kasus pajak selama ini hanya menyentuh pegawai pajak kelas bawah. Adapun pejabat-pejabat di lingkungan pajak yang patut diduga mengetahui dan memiliki peranan besar di balik kasus itu dibiarkan melenggang, bahkan mendapatkan promosi jabatan yang lebih tinggi.

Di kawasan Tandean, Jakarta Selatan, kemarin (Senin, 4/11), Sasmito menggelar dugaan criminal policy yang melibatkan mantan Menteri Keuangan dan mantan Gubernur BI yang kini menjadi Wakil Presiden, Boediono, dalam penghapusan pajak Bank Mandiri yang akan go public. Disebut criminal policy, karena kejahatan itu dilakukan dengan menerbitkan peraturan yang dapat digunakan sebagai “tameng hukum”.

Pada 14 Mei 2003, Boediono yang ketika itu adalah Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 211/KMK.03/2003. Keputusan Boediono itu mengubah Keputusan Menteri Keuangan nomor 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha yang diterbitkan Menteri Keuangan sebelumnya, Bambang Subianto, pada 9 September 1998.
Di dalam keputusannya, Boediono menyisipkan Pasal 4A untuk “melengkapi” Pasal 4 di dalam keputusan yang diterbitkan Bambang Subianto lima tahun sebelumnya.

Di dalam Pasal 4 Keputusan Menkeu nomor 422/KMK.04/1998 disebutkan bahwa untuk dapat melakukan penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku, Wajib Pajak wajib (a) melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait; (b) tidak boleh mengalihkan sisa kerugian dari badan usaha yang lama, apabila sebelum dilakukan penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha ternyata Wajib Pajak yang terkait masih mempunyai sisa kerugian yang belum dikompensasikan; dan (c) mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
Karena terganjal oleh pasal ini, maka pada Desember 2002 Bank Mandiri yang ketika itu tengah bersiap-siap go public mengajukan keberatan ke Pengadilan Pajak dan sempat menyetor Rp 1,1 triliun pada tanggal 31 Desember 2002 sebagai syarat keberatan.

Masih meminjam istilah Sasmito, yang terjadi kemudian adalah rekayasa sistemik dari segi administrasi perpajakan sehingga akhirnya kewajiban pajak Bank Mandiri senilai Rp 2,2 triliun dihapuskan setelah Boediono menambahkan pasal 4A dalam Keputusan Menteri Keuangan 211/KMK.03/2003.
Pasal sisipan itu berbunyi:
“Dalam rangka penawaran umum perdana (Initial Public Offering) Wajib Pajak yang telah menerima pengalihan harta dengan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha tanpa melakukan revaluasi aktiva tetap, dapat menerima pengalihan kerugian fiskal dari Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dan melakukan kompensasi kerugian fiskal sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku, setelah terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri Keuangan dan melakukan penilaian kembali atas seluruh aktiva tetap perusahaan dari Wajib Pajak yang pengalihan harta dengan harga pasar yang berlaku pada waktu penggabungan atau peleburan usaha dilakukan.”

Yang juga sangat mengherankan, Keputusan Menteri Keuangan Boediono yang baru diterbitkan pada bulan Mei 2003 ternyata bisa digunakan untuk meloloskan kasus pajak bank Mandiri yang telah terjadi beberapa bulan sebelumnya. Padahal jelas-jelas di dalam Keputusan Menkeu 211/KMK.03/2003 disebutkan bahwa “Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.”

Modus operandi yang dibeberkan Sasmito ini membawa ingatan kita semua kepada, lagi-lagi, megaskandal dana talangan untuk Bank Century yang membengkak hingga Rp 6,7 triliun.

Ketika megaskandal itu terjadi, Boediono adalah Gubernur BI yang tentu saja memiliki pengetahuan luas mengenai ruang lingkup kerja dan tanggung jawabnya. Apalagi, walaupun baru memimpin BI sejak Mei 2008, namun ia pernah menjadi pejabat BI di era 1990an. Bahkan Boediono juga disebut-sebut sebagai salah seorang arsitek paket dana talangan yang dikenal dengan nama Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk sejumlah bank gagal di tahun 1998. Kebijakan ini pun telah merugikan negara ratusan tiliun rupiah.

Sebagai Gubernur BI, Direktur Eksekutif Econit Hendri Saparini suatu kali mengatakan, sudah barang tentu semua kebijakan BI yang berkaitan dengan penetapan rasio kecukupan modal sebuah bank diketahui Boediono.

Boediono telah berkantor sekitar lima bulan, ketika pada 30 Oktober 2008, Bank Century mengajukan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) sebesar Rp 1 triliun untuk menyelamatkan kecukupan modal bank itu. Permintaan ini diulangi Bank Century pada tanggal 3 November 2008.

Kala itu menurut analisis BI, Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Century hanya sebesar positif 2,35 persen (per 30 September 2008). Masih jauh di bawah CAR minimal untuk mendapatkan FPJP seperti yang diatur dalam Peraturan BI 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober, yakni sebesar positif 8 persen.

Dalam investigasinya, BPK menemukan fakta bahwa Bank Century adalah satu-satunya bank yang memiliki CAR di bawah 8 persen pada kurun waktu itu. Adapun bank-bank yang lain memiliki CAR antara 10,39 persen sampai yang tertinggi adalah 476,34 persen.

Dalam laporan investigasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap skandal Bank Century disebutkan bahwa pada tanggal 14 November 2008 BI mengubah persyaratan untuk mendapatkan FPJP hanya menjadi “positif” saja dalam PBI 10/30/PBI/2008.

Peraturan BI inilah yang kemudian dimanfaatkan Bank Century untuk mengajukan permohonan FPJP. Padahal, pada tanggal 31 Oktober 2008, atau dua minggu sebelum PBI itu diterbikan, CAR Bank Century terjun bebas dan mendarat di angka negatif 3,53 persen.

BPK menemukan fakta bahwa dengan perubahan ketentuan tersebut dan dengan menggunakan posisi CAR per 30 September 2008 sebesar positif 2,35 persen, BI menyetujui pemberian FPJP kepada Bank Century sebesar Rp 502,07 miliar pada tanggal 14 November 2008 yang dicairkan pada hari yang sama pukul 20.43 WIB sebesar Rp 356,81 miliar dan tanggal 17 November 2008 sebesar Rp 145,26 miliar.

Tidak sampai di situ, pada 18 November 2008 Bank Century mengajukan penambahan FPJP sebesar 319,26 miliar. Dari angka itu, di hari yang sama BI mencairkan Rp 187,32 miliar. Dengan demikian, sampai tanggal itu, BI telah mengucurkan FPJP senilai Rp 689 miliar untuk Bank Century walaupun tidak memenuhi syarat.
Dengan demikian, patut diduga perubahan persyaratan CAR dalam PBI tersebut dilakukan untuk merekayasa agar Bank Century dapat memperoleh dana talangan FPJP.

Bila kedua kasus ini, penghapusan pajak Bank Mandiri dan pengucuran FPJP untuk Bank Century dibandingkan, maka tampaklah ada kesamaan modus operandi berupa criminal policy.

Carut marut keadaan inilah yang perlu dicermati Presiden SBY sebagai pemberi perintah agar Satgas PMF mengungkap kasus big fish. Karena, ujar Sasmito, “patut diduga big fish sebenarnya tidak jauh dari sekitar beliau.”
Sasmito juga menyarankan SBY untuk meniru Ratu Shima, pemimpin Kerajaan Kalingga, yang tidak ragu memotong kaki adiknya yang ternyata berbuat salah dan merugikan negara.
Wallahualam bissawab. [guh] Sumber

Posted in: Ekonomi, Hukum, Politik