Pajak dan Keadilan Negara

Posted on 3 Januari 2011

2


Sering kita mendengar pernyataan, terutama bagi yang menetap di kota-kota besar, “tidak ada yang gratis di dunia ini.” Namun ada pernyataan yang lebih menyesakkan dada bahwa, “tidak ada yang tidak kena pajak dari apa yang kita lakukan sehari –hari.”

Sejak kita melek atau bangun dari tidur dan saat kita tidur pun tetap kena pajak, paling tidak retribusi, tetapi lebih dari itu saat kita mati pun, harta yang kita miliki tetap akan kena pajak. Apa yang kita belanja dan konsumsi sehari-hari semua sudah kena pajak, sejak terasi kemasan dari pasar, bumbu masak, pemilikan tanah atau pemilikan proverty semua sudah dalam harga termasuk pajak yang harus kita bayar.

Mendapatkan sejumlah penghasilan lalu kemudian membelanjakannya harus kena pajak, demikian pun saat kita menggunakan atau mengkonsumsi apa yang sudah kita beli, apa pun profesi anda, sejak tukang becak sampai komisaris perusahaan.

Pak Hadi sejak tahun 1999 meniti karir di program pemerintah di dalam penanggulangan kemiskinan yang kini kita kenal dengan nama program PNPM Mandiri. Karir terakhir yang diraihnya adalah sebagai tenaga ahli infrastruktur yang menangani wilayah Papua. Saat ini Pak Hadi sudah sebulan terbaring di rumah sakit di Kota Makassar karena stroke yang dialaminya, selama penderitaan ini hanya mata dan jemarinya yang bisa bergerak. Perusahaan di mana dia berafiliasi sebagai manajemen project juga tidak bisa berbuat banyak.

Pak Hadi selama bekerja juga taat membayar pajak karena sudah menjadi kewajiban harus memiliki NPWP serta surat bukti pembayaran pajak yang ditagih setiap tahun.Yang menjadi pertanyaan besarnya, bukan siapa yang akan mendonasi Pak Hadi selama berobat di rumah sakit atas musibah yang menimpanya, tetapi jika Pak Hadi masih berumur panjang tentu tidak bisa bekerja lagi, siapa yang akan membiayai hidup Pak Hadi selanjutnya.

Ilustrasi ini kita bisa tarik dalam pengertian umum, bahwa para pekerja disektor swasta, dunia usaha atau sector informal setelah memasuki usia bukan angkatan kerja lagi, secara pasti siapa yang akan menjamin kehidupan mereka selanjutnya. Padahal sejak usia bayi sampai tidak bisa bekerja, apa yang dilakukannya semua sudah kena pajak.

Di sini kita tidak berbicara, kenapa dan kenapa atau untung-untungan, misalnya kenapa Pak Hadi tidak memiliki polis asuransi, atau kenapa anda sejak dulu tidak menabung, atau kenapa anda tidak sukses dalam usaha anda sehingga bisa menjadi jaminan bagi masa depan untuk tetap hidup sejahtera dan layak. Dalam artian kita juga tidak berbicara bagi kalangan yang sudah kaya dan makmur, tetapi kita sedang berbicara bagaimana nasib warga negara Indonesia yang sehari-harinya hidup pas-pasan. Bagi yang bisa menjamin masa depannya di usia tua, itu pun karena usaha pribadi.

Mereka-mereka dan kita-kita ini sebagai warga negara yang menjadi sumber kena pajak, apa yang negara berikan setelah tidak bisa bekerja lagi. Coba bandingkan dengan PNS sampai ke liang kubur malah bisa diwariskan dibiayai oleh negara, padahal kedudukan mereka sama sebagai wajib pajak, sama-sama rakyat dan pemilik negeri ini.

Fenomena ini semakin menyayat rasa keadilan kita ketika kasus-kasus korupsi tidak bisa diberantas dengan tuntas yang dilakukan oleh pejabat public, apalagi kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Gayus, seolah-olah hal ini tidak menjadi penting untuk diusut dengan tuntas. Selayaknya bukan Gayus saja yang menjadi persoalan, tetapi dimana gayus mendapatkan uang pajak yang digelapkan itu juga perlu diusut, bukankah pelaku suap dan penyuap semua terkena pasal hukum.

Ini hanya contoh kecil saja dari banyaknya persoalan korupsi yang dihadapi dan tidak bisa dituntaskan karena terkait persoalan politik atau kekuasaan yang melindunginya.

Pajak memang menjadi sumber utama bagi penghasil devisa negara, jika ini kita pahami selayaknya negara juga bisa menjamin kesejahteraan warga negaranya bagi yang tidak mampu dan tidak bisa bekerja lagi. Jika tidak, maka itu berarti sebagian rakyat bangsa ini yang masih hidup miskin, prihatin dan pas-pasan hanya menjadi sapi perahan bagi negara. Wallahualam.

salam dialog

Posted in: Budaya, Ekonomi, Hukum