Indonesia bukan Negara Demokrasi

Posted on 29 November 2010

3


1290996049178074278

ilustrasi, blogcu.com

Kemarin di Bandung saya menghadiri sebuah forum diskusi informal yang dilenggarakan di sebuah café. Topik yang dibahas cukup menarik, dihadiri oleh beberapa aktivis LSM dan kalangan aktivis kampus tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Akhir diskusi sampai pada kesimpulan ‘Indonesia bukan negara demokrasi’.

Jika dikatakan Indonesia baru belajar berdemokrasi dengan menandai pasca runtuhnya rezim Orba dan disebut era reformasi, argumentasi ini juga tidak bisa diterima karena para pelaku pejabat public saat ini dengan para politisi dan kalangan praktisi juga masih itu-itu juga, mereka cukup paham tentang demokrasi dan mereka juga selalu berslogan reformasi, namun sepak terjang mereka tidak mencerminkan perilaku seorang demokrat.

Kenapa demikian…??? Padahal sekarang serba pemilu langsung dari jabatan Bupati sampai presiden.

Isu refleksi demokrasi semakin menguat setelah SBY mengkritik kesultanan Jogja yang menjabat gubernur DIY, SBY mengingatkan agar DIY ditata kembali agar sesuai system tatanan demokrasi dan bukan dalam tatanan monarki. Selama ini jabatan gubernur memang selalu terwariskan pada tahta kesultanan, namun proses menjadi gubernur DIY selalu melalui keputusan DPRD DIY.

Pendapat SBY ini seperti menjadi pendapat umum para politisi dan para pejabat public lainnya seolah menyamakan antara demokrasi dengan tata pemerintahan yang harus berlaku, padahal keduanya secara substansial adalah berbeda. Karena tentu menimbulkan pertanyaan krusial, apakah negara-negara monarki seperti Malaysia dan beberapa negara Eropa itu bukan negara demokrasi ? Di beberapa negara monarki malah suskses melaksanakan proses demokrasi di dalam regulasi kepemimpinan.

Jika demokrasi dipahami secara sederhana dengan slogan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka mengharuskan untuk memediasi suara rakyat banyak atau aspirasi kalangan umum, dalam tatanan UU diimplementasikan di dalam proses pembentukan suara terbanyak. Namun demokrasi juga mensyaratkan untuk melindungi suara minoritas dan menghargai perbedaan pendapat. Dengan demikian substansial demokrasi sangat terkait di dalam proses pengambilan keputusan. Bisa terjadi di dalam pemerintahan monarki bisa juga tidak.

Dalam pelaksanaan demokrasi, muaranya selalu pada kemenangan suara terbanyak, ini alternative yang harus dipilih, karena sebuah keharusan, demokrasi juga tidak membenarkan tirani mayoritas. Sehingga demokrasi hanya bisa berjalan jika didukung oleh infrastruktur pelaksanaan tatanan hukum yang baik, the rule of law in the rule on the game. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka sebenarnya kita tidak sedang dalam berdemokrasi, tetapi sedang di dalam siklus perebutan kekuasaan.

Nah, jika para politisi kita mengaku sedang berdemokrasi, pertanyakan bagaimana pelaksanaan tatanan hukum di Indonesia. JB Kristiadi berpendapat bahwa hukum Indonesia itu sangat koruptif sehingga sangat sulit untuk memberantas korupsi. Malah para pesakitan koruptor mendapat grasi keringanan hukuman. Kayus gayus seharusnya masuk wilayah korupsi dan harus ditangani oleh KPK, malah diintrusikan harus ditangani oleh kepolisian. Belum lagi kasus BLBI dan century yang raib entah ke mana.

Maraknya kasus korupsi suatu negara merupakan pertanda rusaknya tatanan hukum yang berlaku plus rusaknya moralitas bangsa. Jadi bagaimana bangsa ini bisa dikatakan sedang berdemorasi atau mengaku dalam tatanan demokrasi, padahal fondasi utama di dalam mengawal pelaksanaan demokrasi yaitu payung hukum malah tidak tertata atau dilaksanakan dengan baik.

Seribu kalipun UU parpol dirubah dan UUD diamendemen, tanpa dibarengi penegakan hukum yang baik, misalnya di dalam pemberantasan korupsi, maka kita sebenanrnya tidak sedang berdemokrasi, tetapi sedang di dalam proses perebutan kekuasaaan. Wallahualam.

salam dialog

Iklan
Posted in: Hukum, Politik