SBY, Akhirnya Mengaku Juga

Posted on 26 Januari 2010

6


Saat ini ada dua masalah besar yang dihadapi oleh sby yaitu kegagalan program 100 hari kabinet indonesia bersatu II dan indikasi keterlibatan sby dalam skandal century. Jika dicermati dengan seksama ke dua persoalan ini sebenarnya tidak perlu muncul ke permukaan seandainya sby tidak terjebak di dalam politik pencitraan dan secara step by step mengambil kebijakan dan langkah tegas di dalam menyikapi persoalan pembangunan bangsa ini. Pengalaman memerintah 5 tahun sebelumnya seolah tidak menjadi pelajaran yang baik bagi sby untuk kembali menahkodai bangsa ini 5 tahun ke depan.

Dari mana munculnya ide program 100 hari itu, padahal sebagaimana diketahui beberapa persoalan bangsa ini tidak dapat disikapi hanya dengan program 100 hari. Jika itu terkait masalah kebijakan yang signifikan tentu saja hal ini bisa dimaklumi, contoh kecilnya kebijakan apa yang telah ditempuh sehingga pasca 100 hari itu sudah ada jaminan bahwa dalam rentang waktu tertentu kita tidak mengalami lagi krisis energi listrik, atau kebijakan apa yang telah diputuskan agar proses pengentasan kemiskinan bisa lebih dipercepat, atau kebijakan apa yang ditempuh sehingga biaya pendidikan bisa gratis mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, minimal semua itu bisa dijangkau bagi rakyat miskin.

Sebenarnya program 100 hari ini tidak perlu ada, tapi yang diperlukan adalah langkah kebijakan yang lebih nyata dan realistis menghadapi persoalan bangsa ini. Namun demikian itulah sby malah terjebak di politik pencitraan demi menggalang kekuatan politik besar padahal dengan kemenangan besar di pemilu, padahal dengan kemenangan besar yang diraih itu sby bisa melenggang kankung melakukan terobosan-terobosan reformasi. Penggalangan koalisi besar politik ini seolah tersirat, sby ingin melindungi diri atas pilihannya pada boediono sebagai wapres dan mengamankan kasus skandal century agar tidak terkuak.

Program 100 hari malah menjadi bumerang bagi sby sendiri dan tanggal 28 besok sejumlah elemen kelompok masyarakat akan melakukan demo mosi tidak percaya di istana negara.

Sby dikatakan terjebak dengan program 100 hari lalu jadi bumerang karena program tersebut hanya dilandaskan pada politik pencitraan di dalam masa kampanye pilpres, program ini hanya mencontoh apa yang telah dilakukan obama setelah terpilih menjadi presiden USA. Obama melakukan itu karena memang realistis dan sangat dibutuhkan untuk mengatasi dampak krisis global yang dialami bangsanya. Apa yang dilakukan obama adalah langkah taktis untuk mengatasi regulasi moneternya, fokusnya bagaimana mengatasi krisis tersebut. Sementara program 100 hari sby itu tidak fokus, terlalu general dan luas sehingga semuanya tidak bisa diukur, apa yang telah diraih setelah itu.

Dalam kasus Bank Century para saksi yang dihadirkan di sidang Pansus Hak Angket DPR RI, semuanya atau hampir sebagian besar bungkam soal keterlibatan Presiden SBY. Misalnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa bail out sebesar Rp600 miliar lebih adalah menjadi tanggungjawabnya. Bukan tanggungjawab bosnya, dalam hal ini Presiden SBY. Demikian pula keterangan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang sekarang menjadi Wakil Presiden (Wapres), Boediono dengan sangat rapat membentengi agar bosnya tidak terlibat. Padahal pada pemeriksaan pertama pansus, boediono mengaakui jika sby bertanggungjawab.

Tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan “utusan” Presiden Marsilam Simanjuntak. Dia datang di rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengatakan sebagai nara sumber dan mengaku tidak pernah diperintah SBY. Bahkan Marsilam yang kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah mengatakan, dia tidak melaporkan semua yang diketahuinya kepada Presiden. Mungkinkah? Jelas jawabnya sangat tidak mungkin. Jika yang disampaikan para saksi atau anak buah SBY bukan di Negara Indonesia kita mungkin percaya. Namun kejadian itu terjadi di Negara Indonesia yang nilai-nilai feodalnya masih cukup kental.

satu hal yang mengejutkan datang dari pidato SBY pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI di Markas Besar (Mabes) TNI Cilangkap, Jakarta, Senin (26/1). SBY mengatakan bahwa kebijakan tidak bisa dipidanakan. Pendapat sby ini dianggap melawan arus utama hukum ketatanegaraan karena aturan hukum ini dibuat sebagai koreksi dan kontrol jika terjadi kebijakan yang salah. sby dianggap panik dan kehilangan rasa percaya diri, apa gunanya sih sby punya staf ahli di bidang hukum. Sebagai contoh pada kebijakan BLBI, pada kasus BLBI malah gubernur BI dan beberapa deputy malah sudah mendekam di penjara. Jika tidak bisa dipidanakan, kenapa bibit-candra malah dipidanakan karena kebijakan yan telah ditempuhnya, kalau saja tanpa tekanan publik pimpinan KPK bibit-candra tentu sudah mendekam dipenjara.

Bisa anda bayangkan bagaimana jadinya negeri ini, jika setiap kebijakan tidak bisa dipidanakan, bisa habis bangsa ini terjual. Jika kebijakan FTA dengan cina dalam 3 bulan ke depan bangsa ini lalu terpuruk dan terjadi phk besar-besaran, apakah kita bisa menerima itu, tentu kebijakan itu sby akan dipersalahkan.

Sebuah kebijakan pejabat publik bisa berdampak politis dan hukum, sehingga dengan demikian pejabat itu juga wajar dimakzulkan baik secara politis dan hukum, karena urat malunya sudah putus tidak mau mengundurkan diri.

Pendapat sby kalau kebijakan tidak bisa di pidanakan sudah dapat dikatakan secara tersirat memang sby terlibat mengetahui proses bailout century.

Kebijakan bailout century dan program 100 hari memang itu adalah langkah politis, sehingga jika sby seorang negarawan sesuai citra yang dimilkinya seharusnya menyadari, apa konsekuensi politis yang harus diterimanya secara legowo.

Hanya persoalannya sekarang adalah adakah keberanian atau tidak para aparat penegak hukum, KPK, Polisi atau Kejaksaan memeriksa Presiden? Juga adakah keberanian atau tidak DPR atau Pansus memanggil dan menanyai SBY berkaitan dengan pidatonya itu dan hubungannya dengan kasus Bank Century? Kalau tidak ada keberanian, berarti benar apa yang dikatakan SBY, bahwa kebijakan tidak dapat dipidanakan. Juga kebijakan tidak mungkin dimakzulkan. Jadi, rakyat atau publik, silakan saja tidak puas. Namun, itulah yang terjadi dan berlangsung di negara dongeng ini. wallahualam.

salam dialog

Ditandai:
Posted in: Hukum, Politik