Century, Apakah SBY Bertanggung Jawab ?

Posted on 22 Januari 2010

3


Mengamati perjalanan pansus di dalam pemeriksaan para saksi, semakin menguatkan indikasi temuan BPK akan adanya penyalahgunaan wewenang di dalam proses bailout century. Ketua KSSK sri mulyani dan boediono sebagai eksekutor bailout semakin nyata dapat dipersalahkan. Pertanyaan besar yang kembali menghadang dan perlu jawaban adalah atas motivasi apa ke duanya berani melakukan itu ?

Jawaban atas pertanyaan itu hanya dapat dilakukan jika baik pansus maupun KPK kembali menelusuri kemana aliran dana bailout century dan siapa yang diuntungkan dengan adanya bailout. Jika ini dianggap sebagai perbuatan korupsi maka fakta aliran dana dapat menjadi sejenis bukti forensik siapa pelaku dibalik skandal ini.

Sebenarnya sudah ada beberapa pernyataan yang bisa menjadi asumsi dan hipotesa untuk menjawab motivasi itu, walaupun fakta ini dilecehkan oleh pemerintah namun mereka tidak dituntut dan disidik sampai saat ini, yaitu pernyataan LSM Bendera dan Buku Gurita Cikeas dalam hal ini GJA, yang nyata-nyata menohok sby, partai demokrat dan keluarga sby.

Pengusutan skandal ini akan semakin berlarut-larut jika baik pansus dan KPK tidak segera menetapkan tersangka untuk pengusutan lebih lanjut dengan tetap mengacu pada azas praduga tak bersalah. Dengan mengacu pada hasil pemeriksaan para saksi pansus dan diperkuat temuan BPK, sebenarnya pansus sudah bisa merekomendasikan kepada KPK agar sri mulyani dan boediono ditetapkan sebagai tersangka. Dari titik inilah pengusutan ini bisa lebih fokus untuk mencari motivasi dan siapa diuntungkan dengan skandal bailout ini. Termasuk menelusuri apakah sby bertanggungjawab atau tidak di dalam persoalan ini, karena ke dua orang inilah yang bisa memberi kesaksian apakah sby terlibat atau tidak.

Alasan diperlukannya kesaksian sby karena sesuai perppu JPSK, ketua KSSK sri mulyani wajib memberikan laporan atas apa yang dilakukannya di dalam proses bailout century ke presiden dan atasan langsung KSSK adalah sby sebagai presiden. Tentu ini berbeda jika dianalogikan seperti yang dilakukan hatta rajasa, jika pimpro bersalah tidak mungkin kepala PU yang bertanggungjawab, memang betul analogi ini karena atasan langsung seorang pimpro adalah direktur program dalam satu dirjen. Kepala PU bisa juga dianggap bertanggungjawab, jika dalam proses tender juga melakukan intervensi.

Mau tahu apakah sby bertanggung jawab atau tidak, jawabnya siapa dulu tersangkanya dan kemana aliran dana tersebut.

Sederhananya, jika dalam proses bailout terjadi komunikasi intens antara sby apakah dengan sri mulyani atau boediono, itu artinya sby yang bertanggungjawab atas skandal ini. Jika tidak terjadi demikian, sri mulyani dan boediono juga tetap dipersalahkan karena tidak memberikan laporan progress di dalam menangani bank century sesuai perppu JPSK. Dengan demikian kesaksian sby pun diperlukan untuk mengetahui apakah ada proses komunikasi atau tidak di dalam proses itu.wallahualam.

Salam Dialog

Ditandai:
Posted in: Hukum, Politik