Boediono, antara Bohong dan Tidak Tahu

Posted on 13 Januari 2010

5


Foto Kompas - Priyambodo

Foto Kompas - Priyambodo

Mengikuti dua kali pemeriksaan boediono dengan pansus century, saya tidak tahu juga, apakah jawaban boediono “tidak tahu” itu dapat disebut bohong, yang jelas salah satu anggota pansus menyebut tidak jujur. Jadi saya sebut saja beberapa jawaban boediono itu berada pada tataran antara kebohongan dan tidak tahu.

Pada pemeriksaan pertama boedino mengakui kalau sby tahu soal bailout century dan sebagai anggota KSSK dia sudah melaporkannya saat proses itu telah terjadi. Hal ini memang sudah menjadi kewajiban KSSK sesuai yang tertuang dalam perppu JPSK yang masih konroversi itu, apakah masih berlaku atau tidak. Malah pada saat itu boediono mengiyakan kalau sby yang bertanggungjawab soal ini.

Pada pemeriksaan kedua, boediono malah meyanggah pendapatnya sendiri, kalau sby tidak tahu, dalam kondisi genting pun dia tidak melaporkan hal tersebut, termasuk kepada Wapres JK yang saat itu sebagai Plt presiden karena sby sedang berada di luar negeri. Malah boediono berkelik meminta kepada pansus untuk mengeceknya kepada sri mulyani.

Anggota KSSK itu cuma dua orang yaitu sri mulyani merangkap ketua (menkeu) dan boediono (gubernur BI), jika sri mulyani sudah melapor ke sby atau tidak, patut diduga bohong kalau boediono dianggap tidak tahu dan perlu dicek ke sri mulyani.

Secara alibi pernyataan boediono memang bohong, karena kepulangan sri mulyani secara mendadak ke tanah air di mana saat itu sedang mendampingi lawatan sby ke luar negeri, memang karena soal bank century. Sby tentu tahu kenapa sri mulyani mendadak kembali ke tanah air.

Soal dana LPS apakah masuk kategori uang Negara atau tidak, juga dijawab tidak tahu oleh boediono malah dia berkelik silahkan hal itu diuji secara hukum. Padahal pada pemeriksaan pertama dia mengakui itu dana swasta dan pemerintah hanya penyertaan modal saham ke LPS. Apakah layak seorang boediono yang professor di bidang keuangan dan selama ini sarat pengalaman praktisi di bidang keuangan tidak bisa menjawab kategori dana LPS itu ? aneh kan…..

Okelah anggaplah dana LPS itu dana swasta, lalu apa karena dana swasta sehingga dana itu bisa dikemplang dengan kebijakan yang seenak’e dewe ?

Mantan deputi pengawasan BI, Zainal abidin di depan pansus mengakui kalau bank century tidak dilayak dibailout karena tidak sistemik, harusnya jika boediono seorang professional menuruti pendapat ini karena tugas dan otoritas zainal memang untuk itu. Soal pendapat ini tidak dijawab tidak tahu oleh boediono tetapi ditolak oleh dia.

Raden pardede mengakui kehadiran marsilam sebagai utusan presiden, tetapi boediono menolak dan hanya mengakui sebagai nara sumber ahli hukum, padahal dalam rapat KSSK menkeu didampingi oleh 3 orang penasehat hukum.

Dari beberapa orang professional BI yang sudah diperiksa pansus, umumnya pendapat mereka ditolak beodiono. Apakah beberapa orang itu memang bersepakat berbohong, sehingga hanya pendapat boediono saja yang benar ? silahkan anda cerna sendiri, siapakah yang melakukan kebohongan itu.

Yang jelas makna yang bisa ditangkap dari seluruh rangkaian proses pemeriksaan pansus itu yang dilakukan terhadap beberapa saksi, memang proses bailout itu penuh kontraversi dan pertentangan, sehingga patut di duga bailout itu memang dipaksakan dengan otoritas kewenangan yang dimiliki oleh boediono dan sri mulyani.

Yang lebih ironi lagi anggota pansus dari partai democrat, sebagai anggota pansus kan hakikatnya untuk bertanya dan bertanya dalam konteks pengusutan dan penyelidikan, tapi yang terjadi mereka malah bertanya untuk membela boediono. Yang terjadi seolah mereka menjadi pendamping dan pembela boediono sebagai penasehat hukum. Wallahualam.

Salam dialog

Posted in: Hukum, Politik