Pemakzulan Presiden, Wewenang MK Ataukah DPR ?

Posted on 6 Januari 2010

2


(google)

(google)

Ada dua presiden yang dijatuhkan secara konstitusi berdasarkan amar putusan 2/3 anggota MPR seperti yang terjadi terhadap habibie dengan menolak pertanggungjawabannya dan gus dur karena dianggap terlibat di dalam kejahatan buloggate.

Saat ini proses itu tidak semudah itu lagi, walaupun 2/3 anggota DPR menyetujui untuk melakukan pemakzulan presiden atau wakil presiden, karena semasa pemerintahan sby-jk UUD telah diamandemen dengan memasukkan lembaga mahkamah konstitusi yang berwenang memutuskan apakah presiden atau wakil presiden bisa dipecat. Kalau disetujui MK baru diproses di sidang paripurna MPR yang minimal dihadiri oleh 3/4 anggota MPR, kemudian keputusan itu disetujui oleh 2/3 anggota MPR yang hadir.

Sekedar mengingatkan berikut kutipan tentang keberadaan MK di dalam UUD Pasal 24C
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran
partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang
ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh
Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang
oleh Presiden.

Jika mengacu pada system ketatanegaraan trias politika maka terdapat tiga lembaga Negara yang sederajat yaitu legislative (parlemen/DPR), yudikatif (mahkamah agung) dan eksekutif dalam hal ini pemerintah (presiden dan kebawahnya). Kemudian terdapat dua lembaga termasuk kategori lembaga tinggi Negara namun bersifat gado-gado di dalam UUD yaitu BPK dan MK.

Dikatakan gado-gado karena BPK dipilih oleh DPR namun ditetapkan oleh presiden, dengan cara ini seorang anggota BPK bisa saja berpihak ke DPR atau presiden,

Demikian pula MK, lebih runyam bak gado-gado lontong sayur, karena sesuai pasal 24C ayat 3 UUD anggotanya diusulkan oleh DPR, MA, dan presiden masing-masing 3 orang, lalu ditetapkan oleh presiden.

Baik BPK dan MK tidak bisa dikatakan lembaga tinggi Negara karena keduanya ditetapkan oleh presiden dan bisa saja karena merasa berutang budi lalu loyal membela presiden. Seharusnya ke dua lembaga ini jika termasuk lembaga tinggi Negara harus dipilih dan ditetapkan oleh MPR tanpa perlu pengesahan atau penetapan dari presiden.

DIAM-diam Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan tata aturan pemakzulan (impeachment) atau pelengseran alias pemberhentian Presiden. Salah satu klausul pemberhentian Presiden bunyinya demikian. Bahwa pengajuan pemberhentian atau pemakzulan Presiden diajukan oleh DPR melalui Pimpinan DPR atau kuasa hukumnya kepada MK. Pengajuan itu harus disertai bukti yang cukup meyakinkan tentang kesalahan yang diperbuat Presiden. Peraturan MK No 21 tahun 2009 dikeluarkan atau ditandatangani Ketua MK Mahfud MD sekitar 31 Desember 2009. Pertanyaan dan persoalannya adalah apakah dengan peraturan yang ada pada MK, Presiden SBY akan jatuh? Atau sebaliknya, karena peraturan tersebut justeru SBY dapat diselamatkan?

DPR juga wajib menunjukkan bahwa permintaan pemakzulan itu harus didukung minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam Sidang Paripurna yang dihadiri minimal 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota DPR.

DPR harus menunjukkan alat bukti mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden yang menjadi dasar pendapat DPR. Setelah berkas permohonan dianggap lengkap, MK kemudian menetapkan pelaksanaan sidang paling lambat tujuh hari sejak permohonan diterima.

Masalah yang muncul kemudian jika MK menolak pendapat DPR, tentu perdebatannya akan sangat panjang, siapa yang salah atau bodoh dan siapa yang benar, sama serunya jika mempertanyakan mana lebih tinggi posisinya sebagai lembaga Negara, MK atau BPK.

Jika Negara ini menganut azas kedaulatan rakyat seperti yang diamanahkan oleh Pancasila, maka MK tidak bisa menolak pendapat DPR karena DPR adalah bagian 50% anggota MPR.

Jika pendapat DPR ditolak MK dan diterima saja oleh DPR, alamakkkk….artinya 2/3 anggota DPR yang mengusulkan itu bodoh semua, apa kata dunia, konsekuensinya DPR mendingan dibubarkan saja.

Jika DPR menolak pendapat MK dan MK tetap bersikukuh atas pendapatnya menolak pendapat DPR, maka yang akan terjadi adalah perang opini ditingkat public dan konsekuensi berikutnya massa parlemen jalanan akan beraksi saling dukung-mendukung, anarki massa mungkin tidak dapat terhindarkan.

Jika terjadi demikian artinya proses melengserkan habibie dan gus dur masih lebih baik, karena hanya terjadi dilingkup parlemen, sedangkan melengserkan sby mungkin seperti melengserkan pak harto.

Namun apa pun yang terjadi, seburuk-buruk kejadian, yakinlah dan tetap optimis semua akan baik-baik saja, karena alam pun mengeluarkan gempa, tsunami dan bencana lain karena proses menuju keseimbangan baru yang lebih baik dan itu juga berlaku kepada manusia. Untuk sebuah perjuangan kebenaran dan kebaikan memang membutuhkan korban, siapakah itu, tentu sesuai kodrat dan iradat masing-masing yang telah ditetapkan oleh sang penguasa. Wallahualam.

Salam dialog

Posted in: Hukum, Politik