SBY Pidato; Antara Pitenah Dan Kebohongan

Posted on 28 Desember 2009

0


ilustrasi

ilustrasi

Kompas cetak merilis 28/12 – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan agar bangsa Indonesia menjauhkan sikap dan perilaku yang bertentangan dengan ajaran universal agama-agama yang pada hakikatnya menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kebertanggungjawaban. ”Bersama-sama mari kita serukan penolakan terhadap fitnah, berita-berita bohong, dan perilaku kasar yang melampaui kepatutan,” ujar Presiden Yudhoyono dalam pidato pada Perayaan Natal Bersama Tingkat Nasional di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (27/12).

Sementara itu menurut Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, setidaknya Presiden telah lima kali mengeluarkan pernyataan serupa. Dia menilai, pernyataan Presiden tidak transparan dan mengambang karena tidak menunjuk secara jelas subyek yang dimaksud. Ray merinci, Presiden telah lima kali mengeluarkan pernyataan serupa. Pertama, saat pemilihan presiden (pilpres) lalu, Presiden menyebut bahwa Komisi Pemilihan Umum akan diduduki. Kedua, saat kejadian teror bom di Hotel JW Marriot, Presiden menyebut bahwa dirinya akan dijadikan sasaran teror. Ketiga, Presiden pernah mengimbau untuk mewaspadai adanya unjuk rasa yang ditunggangi motif politis pada peringatan Hari Antikorupsi Dunia, tanggal 9 Desember 2009. Keempat, soal pertemuan tokoh-tokoh di Dharmawangsa yang membahas rencana aksi besar-besaran yang akan digelar tanggal 9 Desember, dan kemudian terakhir adalah saat malam Natal.

Keempat pernyataan sby sebelumnya tidak terbukti benar.

Dalam buku Membongkar Gurita Cikeas milik George Aditjondro disebutkan ada aliran dana dari buronan BLBI Joko S Tjandra ke Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian yang terhubung dengan SBY sebesar US $ 1 juta. Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto membenarkan hal tersebut. Menurut Bibit, informasi itu sudah pernah ia sampaikan dalam berita acara pemeriksaan pada kepolisian saat dituduh melakukan penyalahgunaan wewenang terhadap Joko S Tjandra.

Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian dipegang Djoko Suyanto yang menjabat sebagai Dewan Pembina, dan sekarang menjabat sebagai Menko Polhukam. Djoko saat kampanye dulu menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Sukses pasangan SBY-Boediono. George, di dalam bukunya menjelaskan ada aliran dana tidak jelas di beberapa yayasan yang terafiliasi dengan SBY dan Ani Yudhoyono. Untuk itu perlu dilakukan audit independen terhadap yayasan-yayasan tersebut.

Salah satu yayasan yang disorot George Junus Aditjondro adalah Yayasan Mutu Manikam Nusantara yang dibina istri SBY, Ani Yudhoyono. Sang Ratu Suap Arthalita Suryani alias Ayin adalah bendahara yayasan yang dipimpin oleh salah seorang istri menteri. Yayasan ini adalah satu dari enam yayasan utama yang menjadi semacam pondasi Partai Demokrat dan SBY dalam Pemilu 2009 dan Pilpres 2009. GJA mempertanyakan mengapa hanya Ayin dan Jaksa Urip saja yang ditahan, tapi tidak disebutkan dana siapa yang mereka gunakan, padahal itu adalah dana obligor kakap BLBI yang terus menerus mengemplang, Syamsul Nursalim, yang sampai saat ini masih lolos dari jeratan hukum

Temuan lain berdasarkan BPK dan PPATK setidaknya terdapat 3 BUMN menempatkan dananya di bank century ratusan milyar menjelang pemilu, kemudian juga terdapat fakta beberapa orang yayasan-yayasan itu dan tim sukses sby adalah orang-orang BUMN, anehnya lagi setelah bailout century malah dana-dana BUMN itu ditarik kembali. Dari proses ini ditengarai BUMN menjadikan bank century untuk menyalurkan dana-dana itu ke yayasan dan bailout 6,7 trilliun kemudian menjadi pengganti dana BUMN yang sudah disalurkan itu ke yayasan untuk menutupi kekurangan besaran yang sudah diambil.

Menanggapi buku GJA sejumlah politisi Demokrat termasuk para staf ahli presiden mencibir buku ini, sampahlah, buku pornolah, infotainment gibahlah dan seterusnya dan sby sendiri kembali dilawan dengan pidato. Jika tuduhan LSM bendera sby sudah meminta agar yang difitnah melakukan tindakan hukum pelaporan ke polisi, walau sampai hari ini kasus ini juga tidak jelas, lalu kenapa sby tidak segera memerintahkan orang-orang yayasan yang difitnah untuk segera melakukan tindakan hukum.

Kalau memang Presiden merasa bahwa tulisan yang dituangkan dalam buku Menguak Gurita Cikeas tidak benar. Tidak perlu SBY banyak bicara, dan bahkan menyerukan kepada orang lain menolak pitenah. Yang harus dilakukan SBY adalah segera membawa masalah tersebut ke meja hijau. Kalau memang apa yang ditulis George Junus Aditjondro tidak benar. Maka SBY bisa melaporkan bahwa pengamat politik dan pengajar Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga tersebut telah memfitnah dirinya atau mencemarkan nama baiknya. Mengapa ini tidak dilakukan?

Dengan mengajukan masalah tersebut ke meja hijau, secara otomatis SBY telah mencoba membersihkan nama baiknya. Juga sekaligus rakyat percaya tentang apa yang dikatakannya bahwa Aditjondro menyebar fitnah. Namun bila SBY tidak membawa masalah ini ke meja hijau dan sekedar beretorika kata-kata. Maka masyarakat yang mulai cerdas pasti akan memberikan penilaian negative terhadapnya. Artinya, masyarakat bisa jadi percaya terhadap semua pernyataan Aditjondro yang tertuang dalam bukunya tersebut.

Cara lain adalah jika sby merasa bersih dan tidak capai-capai berpidato di antara pitenah dan kebohongan, kenapa tidak segera memerintahkan agar semua yayasan-yayasan yang dituding GJA itu untuk diaudit oleh auditor independent. sederhana kan ?, aksi yang diperlukan daripada harus kembali berpidato, malahan mau dilawan dengan menerbitkan buku putih.

Apakah secara hukum publik layak menuntut agar yayasan-yayasan tersebut diaudit, jawabnya sangat perlu karena pemilik yayasan adalah orang-orang cikeas di mana sby sebagai pejabat publik nomor satu di negeri ini. jika tidak diaudit jangan salahkan antara fitnah dan kebohongan itu semakin menyebar. Inilah argumentasi pamungkas GJA jika dilakukan tindakan hukum kepadanya, sebagai warga negara di mana sby presidennnya, dia berhak meminta transfaransi itu. wallahualam.

SALAM DIALOG

pipiet senja
7 Desember 2009 07:34
Kata orang sunda; bohong nya urang sunda teu bisa nyebut pitnah, pitenah…itu mah piiitnaaaah, cenaaah!

Posted in: Hukum, Politik