Boediono; SBY Tahu dan Bertanggungjawab Bailout Century

Posted on 24 Desember 2009

0


Pada awal kasus ini bergulir melalui mensesneg dan jubir presiden saat itu, selalu dikatakan bahwa sby tidak tahu menahu soal bailout century dan sby mengajukan alibi sedang berada di luar negeri. Mungkin pendapat ini sudah dilupakan banyak orang sampai boediono di depan pansus mengakui bahwa sebagai gubernur BI dan anggota KSSK ia selalu melaporkan proses itu sampai bailout telah dilakukan, demikian pula boediono mengakui kalau sby bertanggungjawab untuk itu sebagai kepala pemerintahan.

Setelah pengakuan ini, sri mulyani tidak pernah lagi berkomentar. Dalam artian baik secara opini, politis dan mekanisme hukum boediono dan sri mulyani tidak lagi bisa dianggap sebagai target pansus century untuk menjegal keduanya, karena sudah jelas lawannya adalah sby. Hal ini sudah jelas, pansus mengeluarkan saja imbauan nonaktif langsung mendapat reaksi keras sby yang lagi sibuk di Copenhagen.

Jika jadi target tentu sby terjerat di dalamnya dan apakah pansus sanggup melakukan itu, karena sudah jelas didominasi oleh partai koalisi, jika lolos di tingkat pansus, maka tentu akan mudah dipatahkan pada saat sidang paripurna DPR. Ada yang kemudian berpendapat mungkin karena persoalan ini pasca pemilu sby menggalang semua partai besar masuk dalam koalisinya, baik di parlemen maupun di kabinet. Akan halnya demikian apa lagi yang akan dikejar oleh pansus century ?

Sikap mendua dan kontradiktif ini juga berlaku terhadap temuan BPK. Pada awal kasus ini bergulir baik politisi demokrat, boediono, sri mulyani, dan sby, selalu mengatakan jangan menebar fitnah kalau bailout century itu adalah sebuah skandal yang melibatkan diri mereka, berilah kesempatan kepada BPK melakukan audit dan semua harus sabar menunggu hasil kerja BPK. Namun ternyata kemudian, di depan pansus malah boediono menolak hasil audit lembaga tinggi negara tersebut. BPK mengatakan tidak sistemik, boediono mengatakan sistemik dengan sejumlah argumentasi yang tidak dipahami oleh pansus. Boediono malah berkelik, bahwa kebijakan itu sudah benar dan tepat, tapi mungkin saja ada yang memanfaatkan dan silahkan pansus mengusutnya terkait dengan persoalan pidana.

Kembali kepada pansus kemana dia akan memilih, pendapat BPK atau pendapat boediono, jika memilih pendapat BPK artinya pansus secara politis berhadapan dengan sby. Dengan kata lain perdebatan sistemik atau tidak sama saja memperdebatkan, apakah sby terlibat atau tidak. Jika pansus akhirnya didominasi pro sby, maka tidak menjadi relevan lagi pansus perlu mengetahui apakah kebijakan ini benar atau salah, karena focus pengusutan pansus hanya menyangkut persoalan kebijakan pemerintah. Jika hal ini dipersoalkan, kembali sama saja mempersoalkan apakah sby benar atau salah di dalam mengambil kebijakan.

Pansus memang dibawah bayang-bayang sby dan secara politis memang tidak berdaya sampai akhirnya akan mengakui kebenaran pendapat boediono tersebut. Lalu ada yang berpendapat sebaiknya KPK yang mengusut, mungkin benar dan akan memenjarakan banyak pejabat, tetapi pendapat akhir pansus yang demikian, tentu KPK tidak bisa lagi menjangkau boediono dan sri mulyani, karena lawannya juga sama dengan pansus, sanggupkah melawan sby. Jadi saat ini boediono dan sri mulyani telah selamat di bawah ketiak sby. Wallahualam.

SALAM DIALOG

Posted in: Hukum, Politik