Pansus Century; Panitia Sensus ?

Posted on 23 Desember 2009

3


Dari tiga pihak yang telah dipanggil Pansus, semuanya menolak untuk mengatakan Bank Century adalah bank sistemik. Dari BPK tidak ada sistemik, dari Burhanuddin Abdullah tidak ada sistemik, dari Anwar Nasution tidak ada sistemik. Namun giliran Boediono tetap sistemik dengan berbagai alasan, hasilnya pansus pun nampak bingung, sehingga merasa perlu kembali memanggil boediono.

Ada satu catatan penting dari pemanggilan boediono, sesuai pertanyaan anggota pansus, Boediono berpendapat pemerintalah atau dengan kata lain sby yang bertanggungjawab atas keputusan bailout century.

Saat ini jika pansus century hanya berkutat untuk memanggil dan menanyai orang perorang saja, maka selanjutnya pansus hanya akan terjebak dalam dilema alias bingung, hasilnya pansus hanya seperti panitia sensus untuk mengumpulkan data, karena semua fakta yang terkumpul semua masih bisa diperdebatkan, termasuk temuan BPK sendiri masih diperdebatkan.

Temuan pansus saat ini hanya dua yaitu sampai pada kesimpulan bahwa bailout century tidak syah karena tidak didukung azas legalitas payung hukum di dalam pembentukan Komite Koordinasi dan KSSK, serta temuan lain bang siantury tidak sistemik. Namun apa yang dijelaskan oleh boediono itu adalah sikap pemerintah, sehingga dapat dikatakan ke dua temuan itu masih lemah, absurd dan masih dalam perdebatan.

Apa yang dilakukan pansus saat ini, sebenarnya tidak salah, namun harus dibarengi langkah selanjutnya, segera dan mendesak, melakukan investigasi ke TKP untuk menelusuri temuan PPATK bahwa terdapat 51 rekening nasabah yang patut diduga bermasalah dan pemilik rekening mirip-mirip dengan tokoh parpol. dari hasil temuan ini tentu akan menjawab kenapa bailout itu dilakukan, tanpa perlu lagi berdebat soal sistemik atau tidak, legal atau tidak. kalau ini persoalan korupsi maka asumsinya ke mana uang itu, untuk apa, dan menguntungkan siapa, sehingga negara dirugikan. Jika demikian hasilnya, sederhanakan, baik boediono-sri mulyani maupun sby harus bertanggung jawab untuk itu.

Persoalannya, seriuskah pansus mengusut kasus ini ? atau jangan-jangan hanya panggung sandiwara bayaran, karena menjadi anggota pansus ada bayaran honor khusus untuk itu seperti honor panitia sensus. wallahualam.

SALAM DIALOG

Posted in: Hukum, Politik