SBY Berlindung Di Balik Tirani UU

Posted on 20 Desember 2009

1


foto wordpress.com

foto wordpress.com

Seperti diketahui SBY dalam konfrensi pers di kopenhagen telah menolak imbauan pansus century untuk menonaktifkan diri dengan mengutip aturan perundang-undangan. Memang untuk pengaturan wapres nonaktif belum ada aturannya, sedangkan UU seorang menteri atau pejabat lainnya nonaktif sudah ada jika terindikasi pelanggaran pidana di atas 5 tahun.

Sikap ini dianggap sby mendua atau inkonsisten, hal ini bisa dibandingkan dengan kebijakan sby mengeluarkan Perppu Plt pengganti pimpinan KPK di kasus bibit-candra kemudian ditindaklanjuti mengeluarkan keppres penggantian pejabat pimpinan KPK. Analoginya apa perbedaan antara lembaga kementrian dengan lembaga kepresidenan (baca wapres) dengan lembaga KPK yang posisinya sederajat sebagai lembaga tinggi negara, malahan lembaga KPK lebih tinggi derajatnya dari lembaga kementrian.

Pada masa pemerintahan sby yang pertama, dahulu SBY langsung memberhentikan, tanpa nonaktif, Yusril Ihza Mahendra dari Mensesneg hanya karena desakan publik. Padahal tidak ada putusan hukum tetap bahwa Yusril bersalah sampai sekarang.

Dari perbandingan perlakuan dari ke dua kasus ini, sby dianggap selalu berlindung dibalik UU untuk melindungi kekuasaannya, dan jika untuk itu dan aturannya tidak ada sby kemudian mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang baru dalam bentuk Perppu seperti yang terjadi pada kasus bibit-candra, demikian pula ia menerbitkan Perppu N0.4 tahun 2008 sebagai payung hukum terjadinya bailout century.

DPR sebagai wakil rakyat, apapun pretensi persepsi tentang DPR, adalah lembaga tinggi negara di mana semua produk UU itu digodok dan dibuat lalu disyahkan, dengan demikian imbauan nonaktif kepada semua pejabat yang terindikasi kasus centurygate, termasuk boediono dan sri mulyani adalah sangat layak baik secara hukum, UU dan moralitas karena fungsi legalitas DPR dapat menolak, merubah, dan membuat UU baru. Di sinilah posisi komprehensif DPR sehingga layak mengeluarkan imbauan tersebut.

Keputusan imbauan nonaktif ini juga bukan karena pretensi personal dan golongan atau kelompok, karena keputusan ini selain disetujui secara aklamasi oleh semua anggota pansus, sebelum hal ini diputuskan juga telah mendapat persetujuan aklamasi semua fraksi partai di DPR. Dengan demikian imbauan itu bukan imbauan pansus tetapi sikap DPR. menolak sikap ini berarti pembangkangan terhadap wakil rakyat atau aspirasi rakyat yang sudah dipilih secara syah melalui UU Pemilu.

Selama 50 hari masa pemerintah sby yang kedua ini, ia sudah dua kali melakukan pembangkangan atas kebijakan DPR; Pertama, DPR pada tanggal 4 Desember menghimbau kepada pemerintah dalam hal ini sby, agar perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) dengan RRC dan negara-negara ASEAN di tunda yang akan diberlakukan 1 januari 2009 karena mengingat ketidaksiapan industri dan manufaktur dalam negeri yang belum bisa bersaing dengan produk murah meriah RRC. Tetapi hal ini ditolak SBY dan telah menandatangani perjanjian itu. Untuk hal ini ke depan DPR akan mengajukan lagi hak angket.

Pembangkangan ke dua sby, ya itu tadi imbauan pansus_DPR tentang penonaktifan boediono dan sri mulyani, dampaknya pejabat lain yang terlibat di bawah, tentu juga akan menolak sikap itu.

Keputusan Pansus DPR ini juga sangat mendasar karena di dasarkan atas temuan BPK atas keterlibatan boediono dan sri mulyani, di mana kita ketahui temuan BPK ini sangat kuat karena BPK adalah juga lembaga tinggi negara sederajat DPR dan lembaga kepresidenan.

Untuk mengingatkan hasil temuan itu, kembali saya posting di bawah ini.
BPK menemukan setidaknya ada sembilan temuan pada audit investigasi terhadap Bank Century yang patut diduga sebagai pelanggaran. BPK menyimpulkan Bank Indonesia (BI) tidak memberikan data-data dan informasi lengkap kepada Menteri Keuangan sebelum diputuskan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Pelanggaran kebijakan telah terjadi sejak awal yaitu pada tahun 2001 di mana boediono menjabat menkeu sampai tahun 2009 saat boediono menjabat gubernur BI, sejak menjelang proses penggabungan (merger) tiga bank menjadi Bank Century pada 2001 hingga Bank Century dicabut dari status SSU (dalam pengawasan intensif BI) oleh BI pada Agustus 2009.

Proses penggabungan dari tiga bank (CIC, Piko dan Dampak) menjadi Bank Century, telah terjadi pelanggaran, yakni pada saat akuisisi oleh sebuah lembaga keuangan asing bernama Cingkara yang belum mendapat persetujuan dari BI. Namun Gubernur BI saat itu membantu memuluskan proses merger Bank Century. Kemudian setelah dilakukan penggabungan, pengawasan yang dilakukan BI lemah, karena membiarkan Bank Century melakukan rekayasa-rekayasa dokumentasi.

Pasca penggabungan ini pada tahun 2002 saat boediono menjabat menkeu, berdasarkan laporan depkeu ada dana Menkeu ditransfer ke Bank CIC (salah satu cikal bakal BC), jumlahnya USD 24 juta. Selain itu, BPK menemukan fakta, Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan dengan Bank Century membuat kesepakatan perjanjian pada 1 November 2005. Dalam perjanjian tersebut Depkeu menyetujui pemindahan escrow account tersebut sebesar US$ 17,28 juta dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Bank Century dan dibuka untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Namun sekarang dana hibah tersebut tidak jelas nasibnya, bahkan berpotensi hilang, di mana saat itu mbak ani jadi menkeu.

Pemindahan dana hibah pemerintah dari BRI ke Bank Century ini dikatakan BPK telah melabrak atau melanggar aturan. Pasalnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.318/KMK.02/2004 dinyatakan penyimpanan uang negara hanya diperkenankan pada bank-bank pemerintah saja, tidak diperkenankan pada bank swasta. Dengan demikian baik boediono dan mbak ani telah melanggar aturan ini.

Temuan BPK yang lain, saat boediono menjabat gubernur BI fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank Century melanggar aturan. Sebenarnya Bank Century tidak memenuhi syarat untuk menerima FPJP, tapi BI mengubah aturan FPJP dengan meringankan persyaratannya, sehingga negara dirugikan dengan bailout century 6,7 triliun.

Pertimbangan lain kenapa imbaun ini perlu, selain menyemangati dan menyalurkan tuntutan aspirasi publik, analognya seperti ini seorang diduga pelanggar hukum bisa dilakukan penahanan baik penjara maupun tahanan kota karena dikuatirkan tidak kooperatif dan bisa melakukan tindakan penghilangan barang bukti. Okelah kita anggap sri mulyani dan boediono bisa kooperatif dengan pansus, tetapi apa jaminan jika kedua pejabat tinggi ini dengan wewenangnya tidak melakukan penghilangan atau rekayasa pembuktian ? untuk soal ini sangat niscaya untuk bisa mengontrolnya agar tidak melakukan itu.

Selain itu pula, apa pantas seorang wapres yang nota bene simbol kenegaraan harus berurusan dengan pansus karena terindikasi atau diduga melakukan pelanggaran hukum sesuai temuan BPK. Dari segi keprotokoleran negara saja sudah sangat sulit mengaturnya.

Mungkin kita percaya dengan kepakarannya, boediono bisa mengalahkan argumentasi anggota pansus saat pengusutan itu digelar, tetapi dengan kemungkinan yang sama boediono juga bisa dipermalukan di rapat itu, secara etis kenegaraan apa pantas wapres diperlakukan demikian ?

Konsep machiavellian mengatakan bahwa kekuasaan yang sangat dominan cenderung kepada manipulasi untuk melindungi status quo kekuasaan, dapat menempuh segala cara termasuk berlindung di balik UU dan dengan tujuan yang sama jika diperlukan akan mengeluarkan perppu yang baru.

Demikian pendapat saya yang lugu dan awam ini, mungkin anda punya pendapat lebih bijak dari saya. wallahualam.

SALAM DIALOG

Posted in: Hukum, Politik