Centurygate, SBY Melanggar UUD 1945

Posted on 16 Desember 2009

0


20-21/11, Rapat KSSK dilakukan digedung Depkeu yang dihadiri kurang lebih 30 orang yang teridiri dari pejabat BI, Depkeu, LPS, termasuk Boediono, Sri Mulyani, dan Marsilam Simanjuntak, dalam rapat kedua yang hanya dihadiri oleh 3 orang tersebut, dilakukan secara tertutup dan rapat inilah yang memutuskan dilakukannya bailout bank century. Keputusan ini diambil berdasarkan legalitas payung hukum Perppu No. 4 tahun 2008, bisa diklik di bawah ini :

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Pasal 29
Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan/atau pihak
yang melaksanakan tugas sesuai Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang ini tidak dapat dihukum karena
telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan
dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Dalam Perppu tersebut mengatur secara otomastis menkeu yang saat itu dijabat mbak ani menjadi ketua KSSK merangkap anggota, demikian pula Gubernur BI dijabat Boediono sebagai anggota. Sesuai kutipan pasal 29 di atas, baik Boediono dan mbak ani memiliki kekebalan hukum di dalam memutuskan bailout century, termasuk tanpa sepengetahuan SBY, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 9 KSSK berkewajiban menyampaikan laporan mengenai pencegahan dan penanganan Krisis kepada Presiden. Inilah yang menjadi alasan kuat, walaupun saat itu wapres JK menolak, bailout itu tetap dilakukan.

Nah, yang menjadi pertanyaan besar, bisakah seorang pejabat publik mempunyai kekebalan hukum atas segala keputusan yang akan dilakukannya ?

sesuai pasal 27 ayat 1 UUD 1945, semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

dengan demikian Perppu ini secara legalitas formal bertentangan dengan UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum, dengan kata lain karena sby telah menetapkan perppu ini dapat dikatakan telah melanggar UUD 1945. Artinya legalitas payung hukum bailout century dipertanyakan atau batal demi hukum.

Bahkan Presiden dan Wakil Presiden sekalipun, tidak memiliki kekebalan hukum dan harus tunduk pada pasal 7 dan pasal 8 UUD 1945, karena bisa diberhentikan (dimakzulkan) pada saat melaksanakan tugas dan kewajibannya apabila terbukti telah melanggar hukum, berupa pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden.

Sesuai dengan aturan pasal 4 ayat 1 UUD 1945, jelasnya, Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Tapi tidak diberikan hak dan kewenangan oleh UUD 1945 untuk memberikan kekebalan hukum pada siapa pun dan dengan alasan apa pun tanpa kecuali.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) jaring pengaman sistem keuangan (JPSK) Perppu no. 4 tahun 2008 yang menjadi payung hukum ditolak DPR pada sidang paripurna 18 Desember 2008. Artinya, walaupun Perppu ini dipaksakan sebagai landasan hukum bailout century, tetapi sejak ditolak dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga baik boediono maupun mbak ani sudah tidak memiliki kekebalan hukum lagi atas keputusannya itu.

Namun satu catatan penting lain, 1/9/2009 mbak ani pernah mengatakan Bank Indonesia tidak melaporkan adanya ‘fraud’ atau penggelapan dana di Bank Century dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), ketika mengambil keputusan atas penyelamatan Bank Century. “Kalau BI tahu ada fraud, mestinya waktu itu dia minta ada penangkapan,” kata Menkeu di Jakarta Selasa 1 September 2009. Untuk soal ini tentu boediono yang paling bertanggungjawab atas persoalan ini karena sebelumnya sudah menugaskan seorang pejabat BI untuk melakukan pengawasan atas aktivitas bank century.

Selain itu pula, saat perppu ini ditetapkan terindikasi hanya bank century yang mengalami krisis, kalau ada yang lain, mengapa hanya century yang dibailout ?

dengan demikian selain telah melanggar UUD 1945, Perppu ini memang by design, ataukah ada pendapat lebih bijak dari anda selain pendapat saya yang awam ini ? wallahualam.

SALAM DIALOG

Posted in: Politik