Bank Century Dan Peran Boediono

Posted on 25 November 2009

4


ilustrasi

ilustrasi

Menurut pengacara senior Todung Mulya Lubis, kasus Century telah menyita perhatian internasional, sehingga untuk memulihkan kepercayaan asing, kasus tesebut harus diusut tuntas. Todung menilai, Bank Century bukanlah bank yang ‘big to fail’, sehingga harus diselamatkan dengan dana talangan Rp 6,7 triliun. Sebab, nasabah bank yang kini bernama Bank Mutiara itu tidak lebih 1 persen dari jumlah keseluruhan nasabah nasional. Beliau juga heran dan menpertanyakan, kenapa ada orang yang mau menyimpan dana di Bank Century yang begitu besar dan ada bailout yang begitu besar pula.

Eks tim 8 ini juga berpendapat bahwa kasus Bibit-Candra lebih sederhana dibandingkan kasus bank century, karena skandal ini mencuat yang menyebabkan munculnya kasus Bibit-Candra.

Pengamat politik Boni Hargens mengatakan mafia hukum tidak bisa dilepaskan dari mafia politik. Sehingga jika terdapat kejahatan di bidang hukum perbankan seperti skandal Century, tentunya berhubungan dengan konteks politik di sebuah negara.

Amin Rais berpendapat bahwa perlunya menonaktifkan boediono dan sri mulyani karena adanya indikasi keterlibatan dalam kasus ini, di mana sesuai hasil audit BPK sendiri terdapat banyak temuan kejanggalan di dalam proses bail out. Gus Dur malah meminta keduanya ditangkap, seperti kasus penahanan Bibit dan Candra.

Jika kasus bibit-candra akan menemukan proses penyelesaian dengan adanya tim 8, apakah pansus angket bank century juga akan membuka jalan penyelesaian. SBY sendiri dalam pidatonya mengungkapkan bahwa bail out century adalah wajar dilakukan karena kondisi itu terjadi menghindari dampak krisis moneter global dan dampak sistemik dalam dunia perbankan nasional, walaupun alasan ini sudah lama dan banyak pengamat yang menolaknya. Namun pada pidato yang sama SBY juga memberi sinyal agar hak angket dilanjutkan agar semua persoalan menjadi terang benderang, yang terbukti bersalah harus diusut, jika tidak maka harus segera dihentikan.

Sebelumnya, dalam jumpa pers Selasa 24 November kemarin, Menkeu Sri Mulyani mengatakan keputusannya bersama Boediono mencairkan dana talangan Rp 6,7 trliun semata-mata untuk menyelamatkan perbankan dan sistem keuangan nasional. Bukan hanya karena ingin menyelamatkan Bank Century, pernyataan ini mendapat tanggapan dari para pengusul hak angket Bank Century, menganggap pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah basi. Pernyataan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan itu sudah ada di laporan audit yang disampaikan BPK. anggota Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo berpendapat hasil audit BPK jelas mengarah kepada sri mulyani dan boediono.

Dalam proses goal bail out bank century, boediono berperan sebagai pemberi rekomendasi sebagai pemegang otoritas dunia perbankan yang waktu itu menjabat gubernur BI, sedangkan KSSK yang diketuai sri mulyani penerima rekomendasi itu dan memerintah LPS untuk menalangi bank century.

Alasan bail out century seperti yang dikemukakan sri mulyani dan kembali ditegaskan oleh SBY bisa saja diterima, namun demikian proses di dalam pengambilan kebijakan itu tentu yang menjadi persoalan dan inilah yang menjadi pertanyaan besar bagi pansus angket century, dimana semua fraksi di DPR sudah menandatangani pengajuan hak angket ini termasuk 147 orang legislator partai demokrat, malah politisi PD berpendapat mereka tidak akan membela boediono jika terbukti bersalah.

Pada 18 Nopember Boediono mengesahkan persyaratan baru FPD pengganti persyaratan sebelumnya. Boediono mengubah Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebelumnya, yaitu bank yang boleh menerima fasilitas pembiayaan darurat hanya yang memiliki CAR 8%. Tetapi, oleh Boediono PBI ini diubah, dengan dikeluarkan PBI No.10/31/PBI/2008 tentang fasilitas pembiayaan darurat, di mana ditetapkan persyaratan CAR 5% bagi perbankan yang ingin mendapatkan FPD.

Langkah mengubah PBI untuk mendapatkan FPD pada CAR 5% dari sebelumnya 8 % adalah terobosan yang sengaja dilakukan boediono, demi memuluskan rencana Bank Century mendapatkan fasilitas penjaminan dana. kalau sesuai dengan peraturan lama, Century tidak mendapat jaminan dengan sendirinya langsung dilikuidasi. Tetapi dengan diubahnya CAR menjadi 5%, maka Century pun bisa dapat FPD, karena saat itu Boediono setuju soal pembentukan PBI baru, berarti harus dipertanyakan kepadanya, kenapa persyaratan CAR diturunkan.

Selain peran boediono itu yang perlu dipertanyakan, saat itu DPR hanya menyetujui bail out century sebesar 1, 3 trilliun, namun kemudian membengkak sampai 6, 7 trilliun tanpa meminta persetujuan DPR, kebijakan ini tentu menjadi pertanyaan besar terutama kepada sri mulyani.

Nah, bagaimanakah ending sandiwara ini berakhir, dimana saat ini terdapat kurang lebih 100 orang nasabah bank century yang tidak bisa mendapatkan dananya kembali karena membeli reksadana bodong yang dijaminkan ke bank century. Dapatkah pansus angket century DPR membuktikan kalau memang boediono khilaf di dalam mengambil kebijakan, jika terbukti dapatkah mereka dan publik memaafkan boediono, jika tidak selanjutnya DPR tentu akan membentuk pansus rancangan UU pemilihan dan penggantian antar waktu posisi wapres, dan apakah itu dimungkinkan karena keterpilihan dalam pemilu langsung ? wallahualam.

SALAM DIALOG di http://www.kompasiana.com/kalimasada07

Posted in: Politik