Partai Demokrat Mulai Gerah

Posted on 20 November 2009

0


Setelah SBY mengaku gerah, kini giliran PD mulai gerah. Kegerahan SBY dikemukakan saat rapat terbatas kabinet membahas rekomendasi Tim 8 terkait kasus KPK Bibit-Candra, sementara kegerahan PD terkait dengan pengajuan hak angket di DPR. Kompak sama-sama gerah.

Saat ini SBY mendapat dua serangan beruntun, diparlemen tentang kasus Bank Century dan di jajaran kabinet tentang kasus Bibit-Candra. menghadapi kedua serangan ini, SBY bak pemain bola memilih posisi bertahan, sementara pihak lawan melakukan serangan silih berganti baik disisi gelandang kiri maupun sisi gelandang kanan, walaupun pada umumnya para supporter sudah memberi dukungan penuh sorak-sorai agar SBY segera melakukan serangan balik melalui lini tengah, seperti sorak charleeders tim 8, namun SBY memilih tetap bertahan.

Bergulirnya hak angket Bank Century membuat gerah Partai Demokrat (PD). Partai yang didirikan oleh Presiden SBY ini menuding angket tersebut telah menghambat program 100 hari yang tengah dijalankan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.”Biarkan pemerintah berkonsentrasi menyelenggarakan program 100 hari. SBY baru menjadi presiden beberapa bulan sudah diganggu dengan angket Century. Pemerintah ingin fokus melaksanakan program 100 hari,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasi dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2009). Karena gerah itulah PD merasa perlu memberi pernyataan ke publik terkait bergulirnya hak angket ini. Sebab PD menilai angket ini akan menghambat masuknya investor ke Indonesia.

Saat ini angket Century telah disetujui di Badan Musyawarah (Bamus) dan tinggal disetujui di rapat paripurna yang akan digelar 1 Desember. Sementara itu hanya PD satu-satunya fraksi DPR di mana tak seorang pun anggotanya ikut menandatangani pengajuan hak angket ini yang dipelopori oleh PDIP. Dalam Rakernas VII PDIP (20/11) malah menghasilkan rekomendasi agar hak angket century segera dilanjutkan.

Pihak Polri sementara ini melakukan penyidikan bank century terkait kasus pencucian uang, sedangkan pengajuan hak angket century terkait persoalan kebijakan pemerintah saat itu sehingga bank century di bail out dimana keputusan bail out ini ditandatangani oleh Sri Mulyani sebagai ketua KSSK pada jam 4 subuh. Pada sisi lain pemerintah juga sudah mengakui adanya sisi kelemahan BI di dalam melakukan pengawasan, jika demikian Boediono saat itu sebagai Gubernur BI, apakah memang tidak diperlukan pertanggungjawaban atas kinerja itu sehingga kasus bank century mencuat.

Seperti logika kambing hitam, bahwa bail out bank century diperlukan karena dapat berdampak sistemik negatif pada dunia perbankan, maka alasan kegerahan PD atas pengajuan hak angket yang dapat menganggu kinerja program 100 hari SBY yang dikemukakan oleh politisi PD, tak beda dengan logika tersebut, malah seperti alasan yang dicari-cari dapat menghambat investor masuk ke Indonesia.

Kalau mengikuti pendapat Sri Mulyani bahwa bail out century sudah sesuai prosedur dan aturan normatif hukum, seharusnya PD tidak perlu gerah, monggo saja hak angket dilanjutkan, kalau sudah benar kenapa mesti takut ? toh, kebenaran akan membuktikan dirinya sendiri, apalagi jika didukung fakta yang selama ini diakui pemerintah.

Pelaksanaan program 100 hari yang sudah ditetapkan, kan bisa tetap berjalan yang dilakukan oleh para menteri bersama jajaran pejabat teknis dilingkungan departemen, apalagi sudah dilengkapi wakil menteri tanpa perlu menunggu atau terlibat dalam pengajuan hak angket century, atau kenapa kasus bank century tidak termasuk program 100 hari untuk dituntaskan, kalau benar, ya buktikan saja di parlemen, atau laporkan saja ke Mabes Polri atas dasar pencemaran nama baik kepada misalnya Dradjat wibowo yang menuduh Sri Mulyani dan Boediono berada di balik scenario kasus ini.

Jika hak angket ini jadi digelar dalam sidang paripurna DPR, kemudian membuktikan bahwa ini bukan skandal atau sebaliknya kasus ini adalah skandal yang akhirnya terbongkar, saya kira pihak investor malah semakin tertarik berinvestasi di Indonesia karena adanya jaminan penegakan hukum dan membongkar para mafia banking crime, bukankah SBY sudah berniat mengganyang para mafia markus peradilan, masak mafia banking crime dilupakan, padahal dalam beberapa kasus saling berkaitan.

Nah, bagaimana komentar teman-teman ? wallahualam.

SALAM DIALOG DI http://www.kompasiana.com/kalimasada07

Posted in: Politik