Rasa Keadilan Publik Terkoyak, Sadarkah SBY

Posted on 31 Oktober 2009

2


acover1 Kompas cetak melansir ”Rasa Keadilan Publik Terkoyak Penegakan Hukum di Ujung Tanduk” terkait keputusan Polri melakukan penahanan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, telah mengoyak rasa keadilan masyarakat. Dukungan kepada mereka pun terus mengalir seiring dengan keprihatinan mendalam akan masa depan penegakan keadilan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sementara itu Kompas.com melansir berita, sejumlah akademisi yang tergabung dalam jaringan pengajar hak asasi manusia dan hukum tata negara, Sabtu (31/10), bertempat di Guest House Universitas Brawijaya, Malang, menyerukan kepada Presiden RI untuk bertindak nyata menghentikan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, yaitu Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah.

Entah apa yang terjadi dengan bangsa ini, ditengah regulasi kepemimpinan nasional melalui event pemilu 2009, negeri ini seperti cerita dongeng dari negeri entah berantah, atau memang saat ini kita memang entah kenapa semua itu terjadi susul menyusul, belum selesai heboh pemilu, jatuhnya berbagai pesawat TNI dan bencana alam seperti turut bergembira meramaikan pesta. Pemilu akan menuju proses usai malah terorisme kembali beraksi, belum reda juga, eh..malah muncul misteri malaysia mengklaim sana-sini, setelah reda semua, kembali gempa susul menyusul kembali bercerita.

Sementara soal KPK, kasus ini yang paling heboh sejak masa pemilu meramaikan pemberitaan. Namun ada hal yang sangat baru hebohnya, fit and profer test di dalam penyusunan kabinet calon menteri, mungkin hal ini cuma terjadi di Indonesia, namun fenomena ini adalah bukti paling kuat bahwa para politisi kita, pemimpin kita, umumnya hanya peduli pada jabatan kepentingan belaka, urusan peduli rakyat mungkin urusan yang keseribu. Intinya kan presiden yang butuh adanya menteri, koq mau-maunya digiring sana-sini, ditanya macam-macam, malah menawarkan diri untuk jadi menteri.

Dua pekan terakhir Oktober pemberitaan media massa terfokus dan menyedot perhatian publik soal KPK, ini seperti cerita bersambung pasca penunjukan Plt tiga orang pimpinan KPK, bumbu-bumbunya masih ada soal bank century, untuk kasus ini para anggota dewan saat ini sepertinya menjadi pionir untuk mengungkap kasus ini.

Heboh pemberitaan KPK terjadi di mana tiba-tiba muncul rekaman yang mengindikasikan adanya rekayasa kriminalisasi KPK, SBY malah tidak mengenal istilah ini yang dia kenal adalah kriminalisasi Pers, mungkin kali karena pers selama ini banyak memberitakan peristiwa-peristiwa kriminal. Saya teringat tudingan SBY bahwa perslah yang sering memelintir pendapat SBY di setiap hasil konfrensi pers yang dilakukannya. Dan masih teringat pula SBY lah orang pertama kali memojokkan KPK dengan tudingan istilah lembaga superbody.

Apa suatu kebetulan belaka, belum selesai pengusutan soal rekaman tersebut, kemudian dua pimpinan KPK non aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah yang selama ini digadang-gadang Polri malah langsung dipenjarakan di hotel prodeo, tetapi setahu saya selama ini para koruptor yang sedang diusut kasusnya, malah hanya menjadi tahanan kota saja, takut kali soal rekaman itu akan dibongkar oleh bibit dan chandra.

Sebelum kabinet terbentuk SBY sangat mendengung-dengungkan rencana terobosan awal kabinet jilid duanya dengan program 100 hari, maka digelarlah national summit, semua menteri pada ngumpul untuk menyusun langkah-langkah 100 hari tersebut. Tapi apa daya event ini tenggelam dari perhatian publik karena adanya Polri Summit yang memenjarakan Bibit dan Chandra.

Ke depan selama 100 hari selanjutnya, mungkin kita tidak akan pernah tahu apa yang dilakukan pemerintah atau para menteri itu, baik kita rakyat kebanyakan maupun para anggota dewan mungkin juga tidak peduli 100 hari akan berlalu begitu saja karena semua masih heboh soal KPK dengan bumbu bank century.

Seperti pada jaman Orba apa gunanya perut ini serba kenyang jikalau rasa keadilan rakyat terkoyak, akankah kembali demokrasi dibangun dengan tidak berdasarkan sandaran hukum tetapi berdasarkan tangan-tangan kekuasaan ?, lalu apa gunanya demokrasi dibangun di bawah tekanan-tekanan kekuasaan dalam chemistry monolitik.

Mungkin saja menjadi pertanyaan besar, program 100 hari ke depan pihak kejaksaan dan polri adalah mengkebiri untuk tidak dikatakan menghancurkan KPK. Sungguh tertawalah dalam pesta dansa para koruptor, sadarkah dikau Pak SBY ? wallahualam.

Bisa juga di baca disini Salam Dialog

Posted in: Politik