Apa Jadinya Jika Sri Bintang Pamungkas Pimpinan Rakyat Bergerak Berhasil Menggagalkan Pelantikan SBY-Boediono

Posted on 18 Oktober 2009

1


Kancah dunia politik Indonesia siapa yang tidak kenal Sri Bintang Pamungkas, tokoh kontroversial, terjun ke dunia politik sejak tahun 1993 lewat PPP beliau juga sempat menjadi anggota DPR, masa ini memang dia menjadi bintang.

Sejak terjun ke politik praktis tingkat nasional, Bintang kelahiran Tulangangung 25 Juni 1945 ini, memilih “Berjuang untuk demokrasi dan kesejahteraan rakyat” sebagai salah satu rangkaian dari perjalanan hidupnya. Sasaran perjuangan adalah menegakkan hal-hal yang dianggap harus berjalan dalam sebuah negara demokrasi. Misalnya, masalah tak berfungsinya, menurut penilaian Bintang, lembaga perwakilan rakyat. “Jangan dikira kalau ada pengaduan kemudian akan diselesaikan oleh DPR, nonsense, kalau ada image bahwa DPR itu telah membela rakyat, itu bohong,” demikian pendapatnya yang dirilis salah satu media.

Alumnus ITB tahun 1971 dan selama kuliah menjadi aktivis kampus, dia meraih gelar doktornya setelah mempertahankan disertasi berjudul Medium-term Dynamic Simulation of the Indonesian Economy pada tahun 1984 di Iowa State University, sementara pada tahun 1979 berhasil meraih gelar MSISE, master of science in industrial system engineering pada tahun 1979 di University of Southern California. Sejak kecil Bintang sudah menyukai politik dan penuh obsesi terutama sikapnya selalu menyuarakan tentang mana yang adil dan benar.

Setelah lama tak bersinar dalam hiruk pikuk politik, dalam pemilu 2009 ini kembali dia menyalakan Bintangnya, di Bandung 16 Mei 2009 kembali melakukan aksi menggelar Kongres Nasional Golongan Putih (Golput) yang dilaksanakan di Hotel Puri Gardenia Jalan Dipatiukur Bandung dan menelorkan deklarasi menolak pelaksanaan Pemilu Pilpres 8 Juli 2009. Ada beberapa alasan memilih bersikap golput atau menolak pelaksanaan Pilpres 2009, seperti Undang-undang Pemilu, Partai Politik dan perundang-undangan yang berkaitan dengan itu, lahir dari rezim yang sarat dengan berbagai simbol kegagalan dan kezaliman.

Selain itu, Sri Bintang Pamungkas menganggap berbagai undang-undang tersebut berikut peraturan pelaksanaanya dinilai sarat kepentingan pihak tertentu termasuk KPU sebagai penyelenggaran Pemilu dianggap tidak independen dari berbagai kepentingan rezim dan kekuasaan lainnya.

Sejumlah organisasi yang tergabung dalam ‘Tolak SBY’ berencana menduduki gedung DPR RI pada Senin (20/10/2009), tepat pada acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Mereka menamakan kelompok ’Rakyat Bergerak’ yang di pimpin Sri Bintang Pamungkas. Dalam pernyataannya seperti dilansir sebuah media, pada dialog dan konsolidasi menyikapi pelantikan SBY di Doekoen Coffe, Jl. Pasar Minggu Raya, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2009). “Kita akan duduki DPR. Mungkin awalnya tanggal 20 Oktober dan kita harus menyiapkan massa. Dalam waktu 5 hari setelah pendudukan saya percaya SBY-Boediono) akan jatuh,”

Menurut Bintang, sejak awal berdirinya Republik Indonesia, belum pernah ada rakyat yang menolak presiden terpilih. “Ini akan terjadi yang tentu saja harus dijatuhkan.” Dia menganggap SBY adalah presiden yang menyeleweng dari konstitusi. ”Dia harus jatuh dan dijatuhkan,” tegas Bintang. Jika nantinya usaha pendudukan gedung DPR berhasil dan menggagalkan pelantikan SBY-Boediono, maka Bintang mengusulkan percepatan pemilu. Dalam provokasinya mengatakan, “Jadi mulai sekarang kita harus merancang untuk menjatuhkan pemerintahan kita, Anda tidak akan ditangkap, penjara dan dibunuh,” Ketidakpercayaan terhadap kinerja pemerintah sebagai alasan utama pendudukan gedung DPR itu, soal kelaparan, kemiskinan, century, dan KPK bahwa pemerintahan ini sudah tidak bisa dipercaya.

Sementara itu dalam dua hari belakang ini di Cikeas SBY sangat enjoy dan percaya diri melakukan fit and profer test, diperkirakan berjalan mulus karena mendapat dukungan penuh dari partai politik terutama berasal dari partai politik besar dan papan tengah termasuk Golkar yang sudah menandatangani fakta integritas koalisi. Di parlemen demikian juga adanya, terpilihnya Taufik Kiemas PDIP menjadi Ketua MPR berkat dukungan PD yang tentu sebelumnya sudah direstui SBY. Dukungan TNI-Polri juga solid dan loyalis SBY dengan menempatkan Djoko Suyanto mantan Panglima TNI sebagai Menko Polkam dan Hum serta Sutanto mantan Kapolri menjadi kepala BIN, keduanya adalah tim sukses Pilpres SBY.

Dalam konteks ini menurut para pengamat politik baik parlemen dan kabinet akan aman dan damai dalam masa lima tahun pemerintahan SBY berikutnya. Namun pada sisi lain sementara pengamat juga berpendapat bahwa kondisi ini malah bisa melemahkan kinerja kabinet karena kuatnya pengaruh kekuasaan SBY di parlemen, malah ditambahkan seperti yang terjadi pada masa pemerintah ke dua Clinton dan Bush di AS, semua mengalami penurunan kinerja. Di Indonesia pun hal itu terjadi demikian sejak dari Lurah/kades, bupati sampai gubernur, benarkah demikian ?

Pasca ledakan bom teroris NMT di kuningan, SBY dalam konfrensi pers sudah melansir temuan intelegen akan adanya aksi pendudukan dan pemboikotan seperti yang direncanakan kemudian oleh Bintang untuk menggagalkan pelantikan SBY-Boediono. Dapatkan Sri Bintang dengan jurus ’pamungkasnya’ sanggup membuktikan sinyalemen SBY itu, sementara bisa dikatakan SBY mendapat dukungan single mayority dari berbagai kalangan penting, termasuk para pengusaha besar ?

Ataukah seperti sebelum-sebelumnya, hanya Bintang yang mencari popularitas sensasi belaka ? namun seperti peristiwa Mei 1998 siapa nyana Soeharto bakalan tumbang oleh parlemen jalanan, apa jadinya jika scenario si Bintang mampu menggagalkan pelantikan SBY-Boediono yang mungkin saat ini masih menyimpang jurus ’Pamungkasnya’ ? wallahualam.

Bisa juga di baca di sini salam dialog

Bisa juga di baca di kompasiana.com

Posted in: Politik