Golkar Dipersimpangan Jalan

Posted on 8 Oktober 2009

0


Eep Saefullah Fatah seperti dilansir Kompas cetak 6/10/09 mengibaratkan akankah Munas Golkar yang saat ini lagi Munas di Pekanbaru akan memanggul lonceng kematian 5 tahun ke depan dengan bertekuk lutut di ketiak pemerintah ataukah muncul dalam format misi yang memang berhaluan baru menjadi oposisi pemerintah.

Dalam bahasa JK seperti pidato beliau di dalam munas tersebut pada hari yang sama pendapat Eep di publish, JK memberikan dua pilihan antara menjadi koalisi pemerintah seperti adat Golkar selama ini ataukah menjadi pengawas pemerintah. Bahasa oposisi disini tidak menajdi penekanan dalam pidato JK tetapi menggunakan idiom yang kurang lebih sama yaitu “pengawas pemerintah”. Merujuk kepemimpinan gaya egaliter JK di mana setiap kader Golkar memperbolehkan melakukan pemihakan pribadi terlepas dari kebijakan partai, istilah ‘pengawas pemerintah’ dipakai dalam makna bahwa setiap kader Golkar bisa saja menjadi menteri di kabinet bersatu II pak beye, namun tidak diperbolehkan atau melepaskan keanggotaan sebagai pengurus partai baik di tingkat DPP maupun DPD namun tetap dalam status kader Golkar.

Dalam bahasa JK bahwa Golkar sebagai partai besar seharusnya tidak mengemis jabatan, namun jika kompetensinya dibutuhkan bagi Negara dan pemerintah sepatutnya kader Golkar tersebut memberikan sumbangsihnya bagi pemerintah dan masyarakat. Demikian pula dalam setiap pernyataan JK walaupun beliau kalah dalam Pilpres, namun jika dibutuhkan pak beye demi negara sesuai karkater JK maka beliau pun akan mengambil jalan itu. Pendapat ini sebenarnya sama dengan harapan pak beye yang selalu dinyatakan beliau dalam konteks menyusun kabinetnya yang baru.

Baik pendapat pengamat politik Eep maupun pendapat JK sebagai praktisi politik Golkar walaupun dengan penyampaian bahasa yang berbeda, keduanya berpendapat bahwa Golkar demi recovery 5 tahun ke depan harus mengambil jarak yang jelas antara Partai Golkar dengan pemerintah yang saat ini berkuasa. Eep dengan bahasa pada pilihan oposisi sedangkan JK dengan bahasa menjadi ‘pengawas pemerintah’.

Jika memahami pendapat JK di atas sepatutnya para kader Golkar bisa memahami bahwa JK memberikan dua pilihan terbaik bagi masa depan Golkar dan melepaskan Partai Golkar dipersimpangan jalan.

Pertama; bahwa kader Golkar karena kompetensinya dibutuhkan oleh pemerintah atau pak beye, monggo…! silahkan bergabung, kedua; agar Golkar tidak semakin terpuruk di setiap Pemilu seperti tiga pemilu sebelumnnya, maka Golkar harus tampil sebagai ‘pengawas pemerintah’. Menurut JK kedua tugas itu adalah kewajiban mulia yang sama. Artinya bahwa JK menginginkan kader Golkar yang bergabung atau berkoalisi dengan pemerintas alias pak beye harus tampil maksimal dan terbaik, sedangkan kader Golkar di dalam partai dan di luar ring penguasa harus tampil menjadi aspirator rakyat alias ‘pengawas pemerintah’, dengan kata lain dalam ungkapan JK pada saat pemilu, Golkar harus tampil seperti LSM.

Ada yang menarik dengan adanya pendapat yang merasa gerah dengan pidato pak jeka ini pada saat yang sama pula yaitu pak beye dan pak ical. Dikatakan gerah karena pak beye langsung menggelar konfrensi pers menanggapi pidato pak jeka ini. Jika menelusuri kebelakang proses terbentuknya pasangan SBY-JK, saat itu pak jeka mau berpasangan dengan pak beye atas permintaan pak beye sendiri secara tertulis. Artinya pendapat pak jeka itu hanya mengungkapkan pengalaman nostalgia masa lalunya dengan pak beye. Dan ketika tidak dibutuhkan seperti Pilpres baru-baru ini, pak jeka juga siap dengan segala resiko itu berada diluar ring penguasa, sekali lagi jika tidak dibutuhkan lagi.

Dalam konteks itulah pak beye menjadi gerah dengan mengatakan bahwa ini bukan soal mengemis, layak dan tidak layak, tetapi ini persoalan kebersamaan dalam membangun bangsa dan Negara. Kegerahan lain pak beye yang kedua karena kata ‘pengawas pemerintah’ yang diungkap oleh pak jeka itu dianggap oleh pak beye bahwa seolah-olah selama ini pemerintah tidak berjalan pada yang semestinya dan banyak terjadi penyalahgunaan wewenang di mana-mana. Sebenarnya antara pendapat pak beye dan pak jeka mempunyai substansi yang sama, pendapat pak beye berangkat dari posisinya sebagai pemerintah ke depan, sedangkan pak jeka berangkat dari posisinya ke depan sebagai praktisi yang akan berada di luar ring penguasa. Jika kita salah memahami keberadaan dua pendapat ini seolah bersebrangan atau jika melihat sisi negatifnya maka kita akan berpendapat bahwa pak beye dan pak jeka tidak sejalan atau malah kita anggap bermusuhan dengan kata lain kita menyebutnya selama ini sebagai dua matahari, padahal tidak demikian adanya, kita seolah terbawa puas menikmati kulitnya, sementara isi yang penting terlupakan.

Orang kedua yang gerah dengan pidato pak jeka ini adalah pak ical, menuding pidato pak jeka ini menggiring opini para kader Golkar untuk memilih Surya Paloh. Tudingan pak ical ini sebenarnya juga hanya menceritakan sikap masa lalunya yang secara pribadi tidak menyetujui pencapresan pak jeka tetapi mendukung pak beye. Pak ical di masa pilpres di depan TS JK-Wiranto mengatakan mendukung, namun pada sisi lain pak ical malah mendonasi kampanye pak beye sebesar 25 milyar rupiah.

Dari moment ini jelas opini melihat bahwa pak beye mendukung pencalonan pak ical sedangkan pak ical sendiri jika terpilih akan membawa partai Golkar dalam koalisi pemerintah, walaupun dalam kondisi terburuk tidak ada kader Golkar di dalam kabinet pak beye nanti.

Mengurucutnya dua kekuatan yang saling tarik menarik dan perang klaim dukungan antara pak ical dan pak paloh yang berlangsung dalam munas ini, sudah memetakan dua kubu secara kasat mata, pro pemerintah di tangan pak ical dan oposisi pemerintah di tangan pak paloh yang membuat para kader Golkar di DPD dipersimpangan jalan. Pilihan kepada Tommy Soeharto juga demikian yang sejak awal pencalonannya akan tampil membawa Golkar sebagai oposisi jika terpilih dalam bahasa pak tommy menjadi ‘mendikte pemerintah secara cerdas’.

Para kader partai Golkar di DPD berada dipersimpangan jalan, memilih pak ical berarti harus siap dengan isu negative ‘lapindo’, sementara memilih pak tommy harus siap beroposisi plus melawan isu negative phobia rezim soeharto dan jika memilih pak paloh sementara selama ini mereka tidak punya pengalaman adat beroposisi dan umumnya mereka adalah para bupati dan gubernur.

Kemana para kader Golkar ini keluar dari persimpangan jalan mereka, apakah seperti pendapat Eep memboyong lonceng kematian 5 tahun ke depan, ataukah membangun jati diri baru ‘misi’ Partai Golkar seperti pidato pak jeka yang akan ditentukan hari ini di dalam pemilihan Ketua Umum Golkar ? wallahualam.

Bisa juga di baca di sini salam dialog

Bisa juga di baca di kompasiana.com

Posted in: Politik