Dua Bambang Mempreteli KPK

Posted on 29 September 2009

4


Nasib KPK saat ini berada di tangan dua Bambang yaitu Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Kapolri Bambang Hendarso Danuri, entah karena nasib sama-sama memiliki nama Bambang sehingga keduanya sama-sama ‘bambang’ (bahasa makasar = panas) melihat sepak terjang KPK selama ini.

Agar praktis pak beye saya sebut saja Bambang 01 dan Kapolri BHD saya sebut Bambang 88. Karena Bambang 01 sudah jelas menjadi presiden kita yang kedua kalinya, sedangkan Bambang 88 mungkin akan pensiun di masa kabinet bersatu jilid II, Densus 88 saat ini sangat getol mengejar antek para gembong terorisme, mungkin segitu pula getolnya bambang 88 pengin jadi menteri juga di kabinet bambang 01 mendatang, why not ?

Sebagai sama-sama bambang, keduanya dibuat pening dan pusing tujuh keliling karena masing-masing orang nomor duanya akan dicongkel oleh KPK terlibat pula pada kasus yang sama yaitu skandal century. Orang nomor dua bambang 01 adalah Boediono dan orang nomor dua bambang 88 adalah kabeskrim komjen susno duaji. Istilahnya dalam azas praduga tak bersalah ‘patut diduga’ terlibat.

Kedua orang nomor dua para bambang ini juga memiliki modus yang sama agar target mereka tercapai. Boediono merubah status car bank century dari 5 % menjadi 3 % agar melahirkan pendapat BI kalau bank century termasuk bank gagal secara sistemik, apa lacur Sri Mulyani sebagai ketua KSSK menyetujui untuk bail out bank century sebesar 6, 7 trilliun, walaupun DPR hanya menyetujui 1, 3 trilliun. Sedangkan Kabeskrim komjen SD di dalam melakukan pemeriksaan terhadap empat pimpinan KPK juga merubah pasal tuduhan karena tidak menemukan bukti tindak pidana suap seperti laporan palsu antasari dilakukan oleh KPK menjadi pasal penyalahgunaan wewenang, apa lacur pula dua pimpinan KPK pak candra dan pak bibit jadilah tersangka.

Karena keduanya sama-sama bambang, bambang 01 adalah atasan langsung bambang 08, jadi tidaklah mungkin apa yang dilakukan bambang 88 tidak sepengetahuan atau tidak disetujui oleh bambang 01. Pada saat malam pemeriksaan para pimpinan KPK itu bertepatan bulan puasa, sebelum penetapan tersangka kedua bambang ini melakukan buka puasa bersama di Mabes Polri tempat para pimpinan KPK ini diperiksa.

Namun bambang 01 ini bisa saja bersuara lain, masak presiden yang harus cuci piring, kalau apa yang dilakukan oleh Polri itu adalah wewenang mereka, seperti ungkapan yang sama pada kasus bank century bahwa bambang 01 tidak tahu menahu soal skandal century, itu urusan boediono dan sri mulyani. “masak iya sih, para bawahan yang super loyal ini alias sami’na wata’na kepada bambang 01 tidak melakukan semua itu tanpa konsultasi dulu ?”. atau mungkin bambang 01 lagi bersandiwara kale.

Walau demikian sikap bambang 01, tetapi kedua bambang ini cukup kompak, bambang 88 menggrebek KPK dari bawah dengan menjadikan mereka tersangka, sedangkan bambang 01 menyerang dari atas dengan manuver perppu Plt KPK. Keduanya sama-sama bambang menyerang KPK padahal KPK independent dan bukan bawahan para bambang. Saking bambangnya, walaupun ketua MK Mahfud MD dan Watimpres Adnan Buyung Nasution sudah bersuara keras termasuk para anggota DPR dan pakar hukum memberikan pernyataan kalau tindakan dua bambang ini adalah bentuk kriminalisasi KPK, namun kedua bambang ini seolah prutul alias pura-pura tuli, keduanya maju terus pantang mundur ditengah badai cercaan para penggiat anti korupsi mendukung KPK.

Kedua bambang ini juga berubah-ubah menyerang KPK, Kapolri bambang 88 pada awalnya menetapkan candra dan bibit sebagai tersangka karena penyalahgunaan wewenang karena sesuai hasil pemeriksaan tidak terbukti suap, bambang 88 dalam konfrensi persnya malah kembali menuduh dengan tuduhan terlibat suap. Tuduhan kejadian suap kepada bibit juga berubah-ubah yang dilakukan oleh ary muladi sebelumnya polisi menyebut 27 Februari, lalu 15 April, lalu berubah Maret 2009. Sementara ary muladi membantahnya kalau tidak melakukan itu.

Sementara bambang 01 pada awalnya akan mengeluarkan perppu Plt pimpinan KPK, kemudian berubah setelah dari perppu menjadi keppres penunjukan Plt, kemudian berubah lagi menjadi keppres penunjukan tim lima untuk menggodok Plt KPK. Entah nanti berubah jadi apa lagi, yang jelas keburu para koruptor menghilangkan jejak dan mereka pun kini bersorak-sorai gembira. Dasar wedus gembel…..

Tindakan dua bambang ini melenggang kankung menghajar KPK, ternyata DPR sudah mensyahkan UU Tipikor yang mempereteli kewenangan KPK melakukan penuntutan para koruptor, ini seperti logika terbalik karena sesuai tap MPR konsideran pembentukan KPK dilakukan karena kejaksaan dan polri mandul di dalam pemberantasan para koruptor.

Mau ke mana negeri ini, sebagai misal pembanding dalam penyampaian nota keuangan bambang 01 pada tahun 2010 sudah mengandekan program penanggulangan kemiskinan dalam sejumlah program PNPM dengan dana 85 trilliun yang bersumber dari loan utang luar negeri dari bank dunia, sementara di sisi lain negara juga harus menanggung beban bunga BLBI yang dikemplang oleh oleh para koruptor kakap setiap tahun sebesar 60 trilliun dalam jangka 20 tahun sejak tahun 1999, dana ini diambil dari rupiah murni yang berasal dari pajak yang dipungut negara.

Jadi kapan kemiskinan akan lenyap di bumi pertiwi ini kalau para bambang dan sejenisnya malah mempreteli KPK atau mungkin negeri ini adalah surga bagi para koruptor kakap ? wallahualam.

Bisa juga di baca di sini salam dialog

Bisa juga di baca di kompasiana.com

Posted in: Hukum, Politik