Kapolri Jenderal BHD Ngawur, Mampukah Pak Beye Memecatnya ?

Posted on 28 September 2009

2


Dalam konfrensi Pers Jumat (25/9) siang Kapolri BHD membeberkan ‘dosa’ Bibit dan Chandra terkait kasus penyuapan, kasus baru yang dituduhkan selain penyalahgunaan wewenang. BHD menyebut nama Ary Muladi dan Antasari Azhar sebagai pihak yang terlibat dalam penyuapan itu, yang berujung pada penetapan Chandra dan Bibit sebagai tersangka.

Pernyataan kapolri ini nampak dipaksakan dan dianggap ngawur sekedar untuk menyenangkan pak beye, pernyataan ini juga menandakan kapolri tidak professional menjalankan tugasnya karena didorong hasrat selain untuk menyenangkan pak beye, juga bertujuan untuk memuluskan Perppu Plt dan kerja Tim lima di dalam memutuskan Plt pengganti sementara tiga orang pimpinan KPK. Hal ini terjadi karena besarnya tekanan baik dari lembaga yudikatif, legislative maupun dari berbagai elemen masyarakat agar penetapan chandra dan bibit sebagai tersangka segera di bebaskan.

Selain itu pernyataan kapolri ini dianggap sumir dan fitnah karena semua pernyataan itu dibantah oleh yang bersangkutan. Tuduhan ini kapolri dianggap tidak professional karena pernyataannya tidak berdasarkan fakta sesuai hasil penyidikan, malahan dalam pemeriksaan terhadap empat tersangka pimpinan KPK ini tidak terbukti melakukan suap, ary muladi dan antasari pun tidak pernah diperiksa polri terkait kasus korupsi ini, koq ujuk-ujuknya kapolri bisa memberi pernyataan seperti ini. Seharusnya Kapolri melakukan gelar perkara atau minimal rekonstruksi kasus sebelum melakukan pernyataan ini.

Kapolri menyatakan penyidikan kasus suap Bibit dan Chandra berdasarkan laporan Antasari Azhar pada 6 Juli 2009, bukan berdasar testimoni Antasari. Pernyataan ini dibantah antasari, laporan ini hanya diambil dari testimony antasari tertanggal 16 Juni, antasari malah menolak tidak pernah membuat laporan ke Polisi pada tanggal 6 Juli 2009. Testimoni antasari itu pun dibuat atas permintaan dan dibawah tekanan polisi.

Ari Yusuf Amir pengacara antasari menuturkan, sejak awal memang banyak kejanggalan dalam pengusutan kasus ini. Kejanggalan lain, misalnya saat Antasari pada 4 Mei 2009 datang ke Markas Polda Metro Jaya untuk diperiksa dalam kasus pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Saat itu dia jelas datang sendiri dan tidak karena ditangkap. Namun, sebelum ditahan, ia diminta menandatangani surat penangkapan.

Dari kronologis di atas patut diduga kapolri hanya ingin membenarkan rekayasa selama ini untuk mengkebiri KPK. Tuduhan antasari sebagai tersangka pembunuhan juga sekali lagi patut dipertanyakan. Antasari dijadikan tersangka pembunuhan pada tanggal 4 Mei, sementara sebelumnya pada tanggal 10 April saat penghitungan suara Pileg antasari pernah melontarkan pernyataan kalau KPK menemukan fakta telah terjadi korupsi di lingkungan KPU atas pengadaan peralatan IT oleh KPU.

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendesak agar Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) dan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji mundur dari jabatannya. Hal ini perlu dilakukan atas tindakan tidak profesional dalam penetapan dua pimpinan KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto.

Pernyataan para DPD ini sebenarnya reaksi atas pernyataan sumir kapolri dan pernyataan kapolri ini sangat jelas mendukung apa yang telah dilakukan Kabeskrim Komjen SD. Pernyataan ini juga adalah bentuk perlawanan kapolri atas pernyataan Ketua MK dan Watimpres Adnan Buyung Nasution sebelumnya yang meminta pembatalan tuduhan tersangka atas candra dan bibit.

Mampukah pak beye menonaktifkan kapolri atas pernyataan ngawur ini, sementara kapolri melakukan semua ini karena dukungan pak beye, ke mana jiwa kesatria sakti pak beye ini, ataukah pak beye hanya presiden biasa, namun menjadi kesatria sakti bagi negeri paman sam ? wallahualam.

Bisa juga di baca di sini salam dialog

Bisa juga di baca di kompasiana.com

Ditandai: , ,
Posted in: Hukum