Sandiwara Perppu Pak Beye

Posted on 22 September 2009

3


Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa pun mengaku draf Perppu untuk menunjuk langsung pelaksana tugas pimpinan KPK sudah mencapai tahap final. Perppunya digodok bersama Menkumham, Meneg PAN, dan Setneg.

Sementara itu Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) penunjukan langsung pelaksana tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pekan ini.Menurutnya , rencana Perppu itu akan ditandatangi SBY sebelum keberangkatannya ke Amerika Serikat pada Rabu, 23 September 2009. peryataan senada ini juga disampaikan oleh jubir presiden Andi Mallarangeng.

Sampai hari ini Presiden telah menandatangani Perppu tentang perubahan atas UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Keppres pemberhentian sementara dua pimpinan KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

Menurut Sekneg Hatta, Perppu itu hanya menambahkan dua pasal dalam UU KPK yaitu tentang kewenangan Presiden untuk menunjuk langsung plt sementara pimpinan KPK apabila terjadi kekosongan yang mengakibatkan pimpinan KPK berjumlah kurang dari tiga orang. “Oleh sebab itu Perppu itu nanti diikuti dengan keppres pengangkatan,” ujarnya.

Sampai tulisan ini dibuat Keppres tentang penunjukan Plt KPK belum ditandatangani pak beye, termasuk tiga nama kandidat Plt belum ada yang tahu, semua masih ada di tangan pak beye.

Sandiwara lakon Perppu ini mulai menguak telah dimainkan pak beye, hal ini terlihat kemaren ketua MK Mahfud MD mengatakan bahwa apa yang dilakukan Polri tidak konstitusional, menyalahi aturan, dan Polrilah telah melakukan penyalahgunaan wewenang karena telah memeriksa KPK dan menjadikan tersangka padahal KPK adalah secara struktur adalah lembaga negera yang dibentuk oleh DPR sehingga Posisi KPK lebih di atas dari Polri. Penyalahgunaan wewenang oleh KPK hanya bisa dilakukan gugatan melalui jalur PTUN. Sehingga Polri tidak layak menjadikan KPK menjadi tersangka karena kasus suap sama sekali tidak terbukti.

Namun hari ini ketua MK Mahfud MD malah bersuara lain, ambivalen, malah mendorong pak beye segera mengeluarkan perppu dan menerbitkan kepres Plt tiga orang pimpinan KPK. Pernyataan Mahfud MD ini antara kemarin dan hari ini sangat bertolak belakang, sandiwara Mahfud ini ditengarai telah mendapat tekanan dari lingkungan istana pak beye.

Derajat lembaga KPK sederajat posisinya dengan lembaga DPR, kalau Polri akan mengusut anggota DPR maka harus mendapat ijin dari presiden, namun nampaknya untuk memeriksa KPK Polri tidak perlu melakukan hal itu, jelas karena pak beye sendiri sudah menghendaki hal tersebut. Sungguh indah sandiwara ini.

Yang lebih tidak logis, Polri sendiri menyatakan bahwa sesuai UU KPK, keputusan yang dikeluarkan oleh KPK bersifat kolegial, pimpinan bersama, sehingga segala keputusan KPK dilakukan secara bersama-sama. Jika demikian seharusnya tuduhan penyalahgunaan wewenang oleh Polri kepada KPK tidak harus dibebankan kepada dua orang saja pimpinan KPK yaitu Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Karena keputusan KPK kolegial maka seharusnya empat orang pimpinan KPK yang diperiksa, semuanya masuk perangkap tersangka oleh Polri. Kenapa dua orang saja dijadikan tersangka, jelas bahwa tindakan Polri telah mengadu domba dan memecah belah para pimpinan KPK.

Pemeriksaan KPK sendiri oleh Polri karena berdasarkan laporan testimoni antasari, antasari menuduh kalau para pimpinan KPK telah terlibat suap, karena hal ini oleh Polri sendiri tidak terbukti, seharusnya jika Polri konsisten di dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi harus mengusut kembali testimoni antasari tersebut yang jelas-jelas telah mencemarkan nama baik dan melempar fitnah kepada lembaga KPK.

Setidaknya ada dua kasus besar yang sedang diusut oleh KPK, kasus ini mencuat sebelum antasari jadi tersangka pembunuhan. Yaitu kasus korupsi di KPU sebelum antasari jadi tersangka, kemudian setelah antasari jadi tersangka muncul kasus kedua yaitu skandal century.

Setelah antasari jadi tersangka, kasus Korupsi KPU dengan dana IT saat ini adem ayem, menguap entah ke mana. Belum kasus ini diusut muncul kasus yang lebih besar skandal century, skandal ini tentu sangat jelas melibatkan Boediono yang kala itu menjabat Gubernur Indonesia dan Sri Mulyani sebagai Ketua KSSK, keduanya memberi referensi kepada LPS untuk menalangi colapsnya bank century. Boediono dan Sri Mulyani sangat jelas menjadi anak kesangan pak beye.

Skandal century ini semakin menggurita karena temuan KPK terhadap Kabeskrim Kombes DS terlibat atas kasus ini di dalam melakukan transfer dana deposan Budi samporna ke luar negeri saat LPS sudah melakukan suntikan dana ke bank century. Adalah suatu hal yang tidak logis jika kasus bank century bukan dianggap skandal kejahatan banking crime, karena pemilik bank sendiri Robert Tantular nyata-nyata sudah terbukti bersalah dan dijatuhi vonis hukuman 4 tahun penjara. Tindakan LPS menalangi bank century, jelas bahwa Boediono dan sri mulyani hanya melanjutkan saja kejahatan yang telah dilakukan oleh Robert Tantular.

Dengan demikian motivasi Polri dan Pak beye punya kepentingan yang sama, KPK perlu disuktikkan dan diintervensi dengan virus yang mematikan, setidaknya melumpuhkan ? wallahualam.

salam dialog

Iklan
Posted in: Hukum, Politik