Antara Skandal Century, KPK, Dan Nurdin M TOP

Posted on 17 September 2009

0


Setidaknya ada tiga pemberitaan hangat yang menghiasi media pers menjelang hari raya dan pasca Idul Fitri; yaitu skandal bank century, pemeriksaan KPK oleh Polri dan penyergapan gembong teroris Nurdin M Top di solo oleh Densus 88. Dibalik sorotan masyarakat terhadap Polri mengintimidasi KPK dan dugaan KPK atas keterlibatan kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji, sementara ke dua kasus ini menggelinding seolah kebetulan Polri melalui Satgas anti teror Densus 88 menurut penuturan Kapolri berhasil membekuk dan menembak mati Nurdin M Top dalam sebuah aksi penyergapan di sebuah rumah di desa Kepuhsari, solo.

Masyarakat pengggiat anti korupsi dan supporter KPK dibuat gondok oleh ulah Polri memeriksa empat orang pimpinan KPK yang hasilnya menetapkan Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto resmi menjadi tersangka oleh Mabes Polri dan dugaan KPK atas keterlibatan SD dalam skandal century. Sementara pada peristiwa lain Polri berhasil membekuk mati Nurdin M Top, masyarakat penggiat anti teror salut dan bangga atas keberhasilan Densus 88 ini.

Apakah peristiwa demi peristiwa yang terjadi di atas adalah sebuah kebetulan atau by design mengingat Densus 88 membutuhkan waktu 9 tahun untuk membekuk Nurdin M Top, wallahualam, hanya Tuhan dan Kapolri yang tahu ?

Pemanggilan pimpinan KPK dan pejabat KPK tidak terlepas dari testimoni Antasari Azhar terkait dugaan suap dari Direktur Utama PT Masaro Anggoro Widjaja kepada pimpinan KPK. Testimoni itu pula menjadi bahan laporan Antasari Azhar ke pihak kepolisian. Pimpinan dan Staf KPK dijerat pasal 23 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 disangkakan telah menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 421 KUHP. Testimoni antasari ini seperti ada udang dibalik batu, alih-alih melakukan pembelaan diri atas dugaan kasus pembunuhan malah melontarkan tudingan menerima suap kepada para pimpinan KPK lainnya. Testimoni antasari ini berbau fitnah kepada KPK karena berdasarkan hasil pemeriksaan Polri tidak ditemukan fakta empat orang Pimpinan KPK ini menerima suap, namun Polri tetap bersikukuh menetapkan dua tersangka Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto karena melakukan pencekalan atas Anggoro Wijaya dan Djoko Tjhandra, tindakan pencekalan ini bagi Polri KPK dianggap penyalahgunaan wewenang karena kasus ini belum termasuk subjek maupun perkara yang sedang disidik oleh KPK.

Tindakan pencekalan KPK ini yang dianggap Polri sebagai penyalahgunaan wewenang bisa dibandingkan dengan perintah Wapres JK agar segera menahan dan mencekal Robert Tantular salah satu pemilik bank century, kenapa Polri mau melakukan perintah ini padahal saat itu bank century tidak dalam status penyidikan kejahatan perbankan baik oleh kejaksaan, Polri, maupun KPK. Walaupun pada akhirnya Robert Tantular terbukti dalam sidang pengadilan melakukan kejahatan atas banknya sendiri.

Dalam konteks ini seharusnya pihak Polri bisa melihat bahwa langkah pencekalan KPK ini adalah tindakan preventif berdasarkan asas praduga tak bersalah kepada Anggoro Wijaya dan Djoko Tjhandra, agar langkah-langkah penyidikan ke depan dapat dengan mudah dilakukan oleh KPK.

Sebelum peristiwa pemeriksaan para pimpinan KPK tersebut, berdasarkan hasil penyadapan KPK atas percakapan telpon seluler Kabareskrim Susno Duadji, wakil ketua bidang Penindakan KPK Bibit Samad Irrianto akan memanggil Susno Duadji dalam dugaan kasus korupsi Bank Century jika telah memenuhi dua alat bukti yang cukup untuk pemanggilan. Susno Duadji disebut-sebut terlibat skandal century terkait dengan dugaan dua surat Susno yang memuluskan upaya pencairan dana US$ 18 juta milik Boedi Sampoerna di Bank Century. Padahal pemanggilan KPK ini hanya bisa terjadi jika hasil audit BPK terhadap Bank Century yang sedang dalam proses menemukan fakta-fakta kejahatan dalam proses bail out bank century.

Kabareskrim Susno Duadji dalam tanggapannya atas tindakan KPK ini kepada dirinya, malah terkesan Polri akan memainkan sebuah scenario besar melumpuhkan KPK, SD mengakui kalau mengetahui percakapan selulernya di sadap oleh KPK kemudian membiarkan saja hal itu terjadi, tindakan KPK ini menurut pengakuannya akan dijadikan motiv baru didalam melakukan serangan balik kepada KPK. Hasilnya seperti yang kita ketahui dua pimpinan KPK sudah menjadi tersangka penyalahgunaan wewenang.

Polri dengan satgas anti teror densus 88 sangat getol memerangi gembong teorisme Nurdin M Top selama 9 tahun, kita angkat dua jempol atas prestasi ini. Lalu berapa tahunkah yang dibutuhkan pihak Polri untuk memerangi para gembong koruptor di negeri ini, bukankah mereka juga adalah para terorisme berdasi ? alih-alih memerangi para koruptor malah menfreteli orang-orang KPK. wallahualam.

salam dialog

Posted in: Peristiwa, Politik