Ketua DPRD Kota/Kabupaten 500 Juta, Ketua DPRD Provinsi 1 Milyar

Posted on 15 September 2009

1


Di tengah-tengah SBY-Boediono sibuk menyusun kabinet mendatang. Kabar berhembus terjadi jual beli kursi ketua DPRD kota/kabupaten dan provinsi. Untuk kota/kabupaten, Partai Demokrat memberikan bandrol harga 500 juta dan provinsi 1 miliar. Berdasarkan sumber dari kalangan Partai Demokrat, Jakarta, sore ini, mengatakan dengan membayar uang itu, maka tidak berlaku juklah partai yang menyatakan syarat menjadi Ketua DPRD. “Juklak partai itu pertama, sarjana. Kedua, pengurus partai minimal 5 tahun, dan tiga, memperoleh suara tinggi dalam pileg di dapilnya,” lanjutnya.

Dicontohkannya, ada yang baru 2 bulan sebelum pileg menjadi anggota Demokrat tetapi sudah menjadi Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ir Marwan. Sedangkan di kota Bandar lampung yang dipilih adalah Budiman YG, tidak bergelar sarjana. Ada oknum DPP, lanjutnya, yang dekat dengan Ketua umum Demokrat Hadi Utomo. Oknum tersebut berinisial P Cd yang menjadi broker money politics. “Dia sangat dipercaya oleh ketua umum. SBY sebagai ketua dewan pembina harus turun tangan dan membatalkan modus pengurus demokrat yang sangat memalukan dan praktik ini ada di seluruh provinsi,” pungkasnya.

Pemberitaan di atas diambil dari salah satu situs online, isu ini juga melengkapi beberapa kasus lain terhadap anggota dewan yang terpilih tetapi tersangkut kasus pidana korupsi namun tetap akan dilantik sebagai anggota dewan 2009-2014. Berdasarkan data yang dihimpun detikcom, dari 55 anggota dewan yang akan dilantik tersebut, 10 di antaranya sedang bermasalah dengan hukum. Sebanyak 6 di antaranya adalah anggota DPRD Sumbar periode 1999-2004 terpidana kasus korupsi senilai Rp 5,9 miliar. Mereka adalah Syawir Thaher, Hendra Irwan Rahim dan Usman Husein (Golkar), Marhadi Effendi (PAN), Guspardi Gaus (PPP) dan Hilman Syarifuddin (PBB). Tiga lainnya, Zailis Usman, Irdinansyah Tarmizi (Golkar) dan Apris Yaman (PAN). Ketiganya adalah mantan anggota DPRD Padang periode 1999-2004 yang kini sedang menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Padang dalam dugaan korupsi Rp 10,4 miliar lebih. Sedangkan, satu lagi adalah Ismet Is Tuanku Mudo. Caleg terpilih dari Partai Golkar ini diduga menggunakan ijazah palsu.

Sementara dalam pemberitaan lain, meski statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, Dudhie Makmum Murod tetap ditetapkan sebagai calon legislatif terpilih untuk DPR RI periode 2009-2014. Nama Dudhie termasuk dalam daftar yang dibacakan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum di kantor KPU. Seperti diketahui, Dudhie Makmun Murat adalah salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap saat pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda S Goeltom tahun 2004 lalu.

Dudhie merupakan caleg terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk daerah pemilihan Sumatera Selatan II. Diketahui, Dudhie yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 8 Juni 2009 lalu itu juga duduk di Tim Kampanye Nasional Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto sebagai koordinator event. Dengan penetapan ini, Dudhie juga dipastikan akan mengikuti pelantikan anggota DPR RI pada 1 Oktober 2009 mendatang.

Maraknya pemberitaan kasus korupsi yang dilakukan oleh para anggota dewan ditengarai sebagai dampak di dalam proses pencalegkan mereka juga harus membayar sejumlah uang kepada partai yang besarannya sesuai nomor urut yang diinginkan. Setelah jumlah itu tersedia, tentu mereka juga harus menyiapkan sejumlah dana untuk kampanye pada saat Pileg.

Roda perputaran perekonomian daerah kabupaten/kota umumnya masih sangat tergantung dengan stimulus anggaran APBD, namun dibeberapa tempat untuk tidak dikatakan semuanya, pengesahan RAPBD selalu mengalami keterlambatan karena alotnya perdebatan di kalangan anggota dewan, bukan terkait apakah anggaran tersebut dibutuhkan oleh masyarakat tetapi terkait siapa yang akan mendapatkan pengelolaan budgeting anggaran tersebut.

Anggota dewan selain memegang peranan penting di dalam peran-peran legislasi, mereka juga adalah simbol moralitas rakyat dan media perjuangan rakyat. Namun apa yang bisa diharapkan rakyat dari lembaga terhormat ini, lembaga dewan rakyat hanya menjadi media corporasi bisnis, media perjuangan kepentingan kelompok dan invidu, serta media petualangan para politisi partai. Kata Ketua NU Hasyim Muzadi untuk menjadi anggota dewan cukup dengan modal manohara, manuver dan huru-hara.

Untuk menjadi ketua DPRD saja harus membayar 500 juta dan 1 milyar, lalu ke depan apa masih mungkin berpikir tentang nasib rakyat ? wallahualam.

Nampaknya ke depan seorang caleg harus melalui fit and profer test dan uji publik sebelum ditetapkan jadi caleg agar kita rakyat yang bodoh tidak semakin diperdaya membeli kucing di dalam karung, masih mending kalau dapat kucing, ternyata isinya seekor tikus penggerogot kepercayaan amanah rakyat dan uang negara.

salam dialog

Posted in: Politik