Pantaskah Memiliki Wapres Bermoral Hazard ?

Posted on 9 September 2009

3


Makna moral hazard mungkin dapat ditangkap dalam bahasa Indonesia sebagai “jebakan moral”, akan tetapi masih memerlukan keterangan lebih lanjut. Di kamus Inggris maka “moral hazard” diterangkan sebagai “the hazard arising from the uncertainty or honesty of the insured”. Rupanya, istilah “moral hazard” dipakai di bidang asuransi. Kalau pengusaha ambil asuransi resiko kebakaran untuk gudangnya, maka kalau ia kejepit hutang dan tidak jujur, ia membakarnya sendiri dan mengantongi ganti ruginya.

Kalau semua deposito di semua bank dilindungi oleh jaminan terhadap bankrutnya bank maka ini bisa memberikan insentip bagi para deposan untuk menitipkan hartanya di bank gurem yang berani menawarkan suku bunga yang paling tinggi. Yang dirugikan adalah bank-bank yang bonafid yang tidak mau memberikan suku bunga tinggi demikian. Kalau bank-bank (swasta) tahu, dari pengalaman, bahwa Bank Indonesia akan menolong kalau mereka melanggar prudential requirements maka akibatnya mereka bisa nakal-nakalan dan nekad saja. “Jaminan” bank sentral disalahgunakan karena ada ketidak-jujuran pengurus atau pemilik bank-bank itu. Jebakan moralnya adalah bahwa seluruh ekonomi sebetulnya harus “membayar” atas akibat ketidakjujuran ini, dikala ekspansi kredit bank sentral demikian menyebabkan inflasi.

Dewan Perwakilan Rakyat mempertegas adanya indikasi moral hazard atau tindakan menyimpang yang dilakukan para pengambil kebijakan dalam penanganan PT Bank Century Tbk oleh Bank Indonesia (BI).

Menurut anggota Komisi XI DPR Harry Azhar Azis, adanya indikasi moral hazard yang dilakukan pemilik Bank Century untuk mengambil dana nasabah demi kepentingan pribadi. ”Pemerintah dan BI dinilai juga melakukan moral hazard,” ujarnya, dalam acara First Cannel yang digelar Trijyaya FM, Jakarta, Senin (31/8/2009).

Dugaan moral hazard dalam kasus Bank Century menyeruak karena upaya penyelamatan bank itu dimaksudkan untuk menyelamatkan dana nasabah besar yang telanjur disimpan di Bank Century.

Penanganan Bank Century membuat gerah DPR karena pemerintah melalui Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) menyuntikkan dana (bailout) hingga Rp6,7 triliun tanpa berkonsultasi dengan DPR. Padahal, dalam kesepakatan sebelumnya, DPR hanya memberi wewenang pemerintah menyuntik Bank Century dengan dana Rp1,3-1,6 triliun.

Selain itu, DPR mempertanyakan landasan hukum suntikan dana yang tetap dilakukan LPS, meski peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) jaring pengaman sistem keuangan (JPSK) yang menjadi payung hukum ditolak DPR pada sidang paripurna 18 Desember 2008.

Ironis. Menteri Keuangan Sri Mulyani menuding Bank Indonesia tidak melaporkan adanya ‘fraud’ atau penggelapan dana di Bank Century dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), ketika mengambil keputusan atas penyelamatan Bank Century. Maka saling lempar beban dan persoalan pun tak terelakkan.

“Kalau BI tahu ada fraud, mestinya waktu itu dia minta ada penangkapan,” kata Menkeu di Jakarta Selasa 1 September 2009. Bola liar skandal Bank Century pun mulai mencari ‘sasaran tembak’. Para pihak yang terkait dalam penyelamatan bank ini mulai saling lempar tanggung jawab dan saling menyalahkan.

Akibat gawatnya, skandal Bank Century yang merampok uang rakyat itu, bukan hanya KPK yang meminta BPK mengaudit Bank Century, tapi juga DPR. Tujuannya agar diketahui berapa angka kerugian negara sebenarnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri sudah lelah dan kini mempersilakan BPK dan KPK mengaudit pengambilalihan Bank Century. Itu untuk mengetahui apakah proses pengambilan keputusan sudah benar atau tidak.

Kasus Century makin meluap karena dinyatakan Wapres Jusuf Kalla sebagai kriminal, perampokan, tapi terkesan ditolerir. Kalla mengingatkan, yang terjadi adalah uang bank dilarikan ke luar negeri sejak 2005. Artinya, kasus ini sudah terjadi bertahun-tahun, selama Bank Century masih dalam pengawasan BI. Adanya obligasi bodong juga dibiarkan saja oleh BI menjadi aset Bank Century.

Nah, pertanyaan besarnya siapakah tokoh kunci di balik perilaku moral hazard yang dilakukan oleh BI pada saat kasus bank century ini berlarut-larut, tentu tidak salah kalau kita menuding Gubernur BI yang saat itu dijabat Boediono sebagai penanggungjawab utama kebijakan BI terhadap bank century,

jadi pantaskah kita memiliki wapres bermoral hazard ? wallahualam.

salam dialog

Posted in: Ekonomi, Politik