Ketua NU Bilang,”Miliki Manohara Syarat Masuk DPR”

Posted on 13 Agustus 2009

0


Saat ini parpol di Dewan Perwakilan Rakyat ikut mengurusi siapa yang pantas duduk sebagai Kapolri, Ketua Mahkamah Agung, dan Gubernur Bank Indonesia. “Agak lucu karena dia [parpol] mengukur siapa orang-orang yang pantas sebagai negarawan sementara yang masuk ke sana [DPR] tak punya ukuran,” kata Hasyim.

Tak hanya mempertanyakan standar pejabat pilihan para politisi, Hasyim juga mempertanyakan standar para politisi yang duduk di DPR. Sebab, tak ada parameter tertentu yang mengatur siapa saja yang berhak masuk parpol dan orang seperti apa yang pantas duduk di DPR.

“Cukup Manohara,” kata Hasyim. Maksudnya? “Pintar manuver dan cari huru hara,” canda dia, diikuti tawa peserta seminar. Selengkapnya klik di sini http://politik.vivanews.com/news/read/80463-hasyim__syarat_masuk_dpr__cukup__manohara_

Pernyataan Ketua NU Ormas terbesar di Indonesia ini tentu bukan rumor, isu dan gossip tetapi fakta dan realita bahwa sejak menjamurnya partai kontestan pemilu sejak tahun 1999 seseorang dengan sangat mudah menjadi caleg, padahal anggota dewan terutama DPR sangat dibutuhkan di dalam proses pengaturan legislasi kenegaraan.

Hakim Mahkamah Konstitusi, Maruarar Siahaan ketika membacakan pertimbangan hukum dalam persidangan di gedung MK, Jakarta, Rabu 12 Agustus 2009. Mahkamah memberikan beberapa catatan tentang kelemahan pemilu. Pertama, kata Maruarar, kelemahan berada pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 yang mengatur Pilpres. UU itu dinilai terlalu cepat mengakomodasi penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai salah satu persyaratan penyusunan daftar pemilih. Sementara administrasi kependudukan masih belum tertib.

UU Pilpres ini juga dinilai tidak memberikan kekuatan kepada Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya, sehingga pengawasan tidak berjalan efektif. Selain itu, lanjut dia, UU Pilpres juga tidak mengakomodasi kemungkinan penggunaan Kartu Tanda Penduduk dan paspor bagi warga negara yang memenuhi persyaratan hak pilih. “Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekacauan dalam DPT,” kata Maruarar.

Kelemahan kedua, KPU sebagai penyelenggara pemilu presiden terlalu mudah dipengaruhi oleh tekanan publik, termasuk oleh peserta pemilu. Sehingga, lanjut Maruarar, terkesan kurang kompatibel dan kurang profesional. “Serta kurang menjaga citra independensi dan netralitasnya,” ujar dia.

Catatan MK ini tentu merupakan contoh buruk bagaimana produk legislasi DPR di dalam menyusun dan menyiapkan perangkat UU Pemilu dan di dalam melakukan pemilihan dan pembentukan anggota KPU. Dengan kata lain kegagalan DPR menyiapkan UU pemilu yang komprehensif dan pembentukan KPU yang kompatibel dan profesional menjadi indikasi utama carut marutnya pelaksanaan pemilu. Artinya mobil kendaraan yang disiapkan DPR tidak layak ditambah lagi KPU sebagai pengemudinya mungkin baru belajar menyetir mobil.

Kasus lain yang banyak menghiasi pemberitaan munculnya beberapa anggota dewan yang terlibat korupsi, malah ada yang terlibat skandal sex, belum lagi anekdot yang sering kita dengar menjadi anggota dewan itu mudah cukup 5 D saja; Datang, Duduk, Dengar, Diam, dan Duit, mungkin karena anggota dewan sejenis ini memang menggunakan jurus Manohara sewaktu menjadi caleg. Gagal menjadi caleg akhirnya jadi frustrasi dan masuk rumah sakit jiwa.

Jika kita menelusuri proses menjadi caleg untuk melengkapi manohara nyaris dikatakan tanpa aturan yang transparan dan akuntabel. Seorang caleg jika sudah menyandang gelar S1, itu pun banyak yang kedapatan aspal, memiliki modal cukup uang, kerabat atau keluarga salah satu petinggi teras parpol, maka lengkap sudah persyaratan menjadi caleg. Apakah seorang itu cukup kapabel atau tidak itu persoalan dana kampanye saja untuk dapat lolos meraih satu kursi. Belum lagi seorang yang menjadi anggota dewan tetapi masih sibuk mengurus bisnis perusahaannya atau perusahaan koleganya, di dati II kota/kabupaten selalu mengalami keterlambatan pengesahan APBD karena yang dipersoalkan alokasi dana pembangunan daerah terkait siapa kelompok pendukung partai yang akan menikmati alokasi proyek tersebut dan tentu berapa fulus atau kepada siapa komisi proyek akan masuk ke kantong anggota dewan.

Sebenarnya, terutama anggoat DPR sudah dilengkapi staff ahli untuk menutupi kelemahan pribadi yang dimiliki, namun hal ini juga masih mengalami kesenjangan karena staff ahli tidak boleh terlibat di dalam sidang-sidang DPR. Anggota dewan yang memiliki modal otak dengkul, memiliki seratus staff ahli pun tidak akan ada gunanya, malah membebani keuangan negara saja.

Untuk menjadi Kapolri, Gubernur Bank Indonesia, Ketua KPU, Ketua KPK dan seterusnya harus melalui proses seleksi ketat oleh DPR, pertanyaan besarnya kalau menjadi caleg DPR siapa yang menyeleksinya secara ketat ? cukupkah apa yang dilakukan parpol selama ini di dalam menyeleksi caleg-calegnya ? Padahal secara ideal kita ketahui bahwa para caleg memang direkrut oleh parpol tetapi setelah menjadi legislator dia adalah wakil rakyat dan bukan wakil parpol. Adakah selama ini mekanisme uji publik yang transparan dan akuntabel bagi seorang caleg ? ada gak ada, dengan senang hati saya persilahkan teman-teman blogger mungkin bisa menjelaskan hal ini.

“wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan hanya jadi paduan suara, wakil rakyat seharusnya……..”, lanjutkan ya lagu Iwan Fals ini. wallahualam.

Posted in: Politik