Apakah SBY Menang Secara Demokratis ?

Posted on 26 Juli 2009

1


Sebut saja si fulani pada pemilu 2004 bersama tiga orang anggota keluarganya masuk dalam DPT dan memilih SBY-JK, saat Pileg 09 mereka tidak masuk DPT ke empatnya terpaksa Golput, atas himbauan KPU via sms fulani lalu melapor ke kepala lingkungan agar mereka berempat bisa masuk DPT, selama satu bulan lebih ada 3 kali fulani menghubungi kepling untuk memastikan mereka masuk DPT, namun hingga hari pencontrengan tetap tidak masuk DPT malahan mereka berempat diberi undangan memilih atas nama orang lain. Pengalaman ini juga dialami oleh tetangga fulani termasuk saya pun mengalami hal yang sama. Di TPS fulani mencontreng dengan modal KTP, DPTnya sebanyak 630 orang, sedangkan yang datang menggunakan hak pilihnya hanya 349 orang.

lain pula cerita teman saya di Kota Padangsidimpuan, sebut saja si ucok, malam sebelum pencontrengan ucok sempat adu mulut dengan isterinya, pasalnya abang isterinya yang PNS non sipil di Batam menelpon isteri ucok kalau mereka harus memilih nomor 2, karena usia perkawinan mereka baru hitungan bulanan, si ucok pun mengalah. Di kota yang sama teman ucok si pulungan juga mangalami hal yang sama kalau juga mendapat telpon dari saudaranya di palembang PNS non sipil dengan pesan yang sama.

KPU telah menetapkan hasil pilpres dengan kemenangan SBY 60,80%, dengan cara yang berbeda baik Mega-Pro maupun JK-Wiranto menolak hasil penetapak KPU, satunya secara frontal satunya lagi mungkin karena wapres jadi cara penolakannya lebih persuasif, yang jelas keduanya mengadu ke MK atas beberapa pelanggaran atau kecurangan dalam pilpres.

menanggapi hal ini pihak PD yang diwakili oleh Anas Urbaningrum seperti yang dirilis berbagai media menganggap demokrasi kita masih muda, kesan yang diangkat bahwa yang nolak hasil pilpres dianggap tidak dewasa memahami makna berdemokrasi, sedangkan yang nerima tentu sudah dewasa berdemokrasi.

SBY di Cikeas menanggapi hal ini bahwa dalam pemilu unsur kecurangan selalu ada namun tidak dilakukan secara sengaja oleh tim kandidat, artinya kecurangan itu timbul karena kelalaian penyelenggara atau karena adanya inisiatif orang perorang yang melakukan kecurangan disebabkan motivasi emosional sebagai simpatisan pendukung.

dalam kesempatan yang sama SBY juga mengungkapkan bahwa mereka juga menemukan kecurangan yang merugikan dirinya, namun karena kecurangan itu tidak mempengaruhi nilai kemenangan mereka jadi tidak perlu diajukan gugatan ke MK atau dilaporkan ke Bawaslu. asumsi ini berarti jika seandainya SBY di pihak yang kalah tentu juga melakukan gugatan yang sama.

apakah yang kita sebut dengan demokratis ?

dalam ranah demokratis tanpa perlu merujuk pendapat para pakar, bahwa pengambilan keputusan secara demokratis dilakukan dengan voting dan pemenang didasarkan pada perolehan suara terbanyak, untuk sampai kepada tujuan itu nilai-nilai moral harus menjadi acaun, seperti pemilu jurdil, bebas, umum dan rahasia. dalam konteks ini antara proses dan tujuan, proses-proses dalam demokrasi lebih penting daripada tujuan itu sendiri.

kenapa proses lebih penting ? karena demokrasi menghindari kemenangan tirani mayoritas atas minoritas, proses inilah yang menjadi filter agar hegemoni mayoritas tidak terjadi baik karena adanya kesamaan primodial, suku ras dan golongan maupun karena adanya mobilisasi massa karena money politik atau peran militer/aparat pemerintah. Hal ini juga menjaga agar kekalahan minoritas bukan karena mereka sub ordinat dari golongan mayoritas.

selain itu pula proses menjadi lebih penting karena harus mampu melindungi golongan minoritas jika muncul sebagai pemenang pemilu dan golongan mayoritas bisa legowo menerima kekalahan itu.

Proses pemilu yang amburadul baik karena faktor sengaja atau tidak sengaja, maupun karena faktor ‘pembiaran’ jelas menguntungkan hegomoni mayoritas apalagi jika berposisi incumbent, kemenangan yang diraih akan sangat mudah mengintroduksir pihak yang kalah dengan logika-logika persuasif dan idealisme seperti ungkapan Anas dan SBY di atas dan apabila minoritas yang menang dengan proses pemilu yang amburadul tentu sangat mudah pihak mayoritas melontarkan dan menguasai mosi tidak percaya.

KPU adalah lembaga dibentuk pemerintah bersama parlemen untuk menyelenggarakan pemilu yang independent, namun cara kerja KPU sampai ke level RT menggunakan aparat pemerintah sebagai pendukung kesuksesan pemilu, tanpa dukungan ini pendataan DPT yang dilakukan oleh tenaga yang direkrut KPU dari masyarakat tidak bisa bekerja optimal.

Pendataan pemilih ke dalam DPT tidak perlu dipengaruhi oleh data administrasi kependudukan yang amburadul karena administrasi kependudukan hanya sebagai acuan, dalam waktu satu tahun menjelang pemilu pemutahiran data-data pemilih ke dalam DPT dapat dilakukan.

Pada pileg 09 DPT sudah bermasalah, jadi apa yang dikerjakan KPU setahun sebelumnya, padahal soal DPT adalah kunci sukses pemilu, kemudian saat pilpres kenapa masalah yang sama terulang kembali, malah ditetapkan pada tanggal 6 Juli, itu pun hasilnya berbeda antara yang diterima pihak kontestan dan yang ditetapkan oleh KPU, lalu dengan cara apa penetapan DPT dapat di sosialisasikan hanya dalam waktu satu hari menjelang pencontrengan ?

dengan demikian ini bukan persoalan apakah yang kalah tidak dewasa atau legowo menerima kekalahan tetapi apakah proses pemilu ini sudah berjalan sehingga yang kalah dapat mengakui kekalahan secara kesatria. Dan bukan pula karena umur demokrasi kita masih muda.

dengan kondisi ini, “apakah SBY menang secara demokratis ?”
tanya kenapa ! wallahualam.

Salam Kompasiana Indonesia.

Posted in: Politik