Partai Politik & PNPM Mandiri Perkotaan

Partai Politik & PNPM Mandiri Perkotaan
Oleh ichwan kalimasada – 15 April 2009 – Dibaca 109 Kali –

Penyeragaman bentuk luar memang selalu menimbulkan permasalahan, meresahkan padahal kulit tdk substanstif, melainkan isinya. Pada Tahun 2007 di bulan April tgl 30 di palu; bulan April ini jg akan pemilu caleg tgl 9; President SBY meresmikan PNPM MP sebagai payung semua program pemberdayaan masyarakat terutama P2KP dan PPK. hal ini sebenarnya tidak menjadi maslah krn hanya soal bentuk luar sj, tp substansi tetap tdk berubah, telah menjadi masalah krn proses ini telah diklaim oleh salah satu partai bhwa PNPM adalah program mereka, padahal di dlm proses penggodokan anggaran semua partai terlibat di parlemen untuk merealisasikan program ini. Sebut sj SBY dari PD dan Menkokesranya adalah Golkar, dimana hasil pemilu 2004 Golkar dan PDIP mendominasi kursi parlemen.

Pada tataran substansi p2kp, penyeragaman ini yg berdampak adanya klaim kelompok tertentu, seolah-olah bahwa tanggungjawab penanggulangan kemiskinan adalah kewajiban mereka, padahal di Siklus RKM menaamanhkan itu adalah tanggungjawab bersama. penyeragaman jg bs berdampak bahwa itu bertentangan dgn prinsip open menu PJM Pronangkis dan mengkebiri prinsip or paradigma pemabngunan partisipatif yg sll kita gagas. Apakah separah itu masa depan PNPM..?, spekulasi pun berkembang, krn adanya indikasi beberapa kabupaten/Kota yg menolak PNPM krn DPRDnya berbeda partai dgn Partai SBY, klu saja SBY kalah, maka kesimpulannya PNPM akan bubar. Sebenarnya spekulasi ini sgt tidak beralsan. yang akan terjadi sebenarnya ketika SBY kalah, paling banter PNPM cuma akan berubah bentuk/nama saja. Keculai SBY kalah dan kemiskinan sudah ga ada, mungki akan lain ceritanya.

Jadi yg perlu disikapi bahwa substansi PNPM hanya bisa tercapai jika bisa berjalan sinergis dengan kebijakan partai karena partai adalah pusaran kaderisasi personil di dlm pengambilan kebijakan, baik mrk di posis legislatif, maupun sbg exekutif.ini adalah capaian puncak secara nasional, bahwa PNPM mampu mendorong kemandirian pemerintah yg umumnya nota bene berasal dr kalangan partai. demikian pula substansi PNPM di level kab/kota bahwa PNPM mampu mendorng Pihak Pemda ke arah Good Governance di satu sisi, dan di sisi lain secara paralel mampu mendorong keberdayaan masyarakat (BKM) di dlm membangun social capital. ke dua hal ini harus tercapai secara beriringan/paralel krn Good Governance hanya bisa terbangun ketika masyarakat telah terbangun social capital (cipil society), demikian pula sebaliknya. salah satunya cedera maka yg kedua juga sebenarnya lg terluka.Krn indikator subtansi keduanya adalah sama, transparansi dan akuntabilitas.

dalam pendampingan siklus kota, ternyata loby2 strategis ke parlemen DPRD sgt diperlukan dan mrk semua adlh org2 partai, sebuah keniscayaan, bhwa dukungan mereka sgt diperlukan di dalam keberpihakan pro poor pemda yg direalisasikan dlm bentuk BOP dan DDUPB for PNPM dan Program PAKET. apalagi di PAKET kerelaan mrk menyediakan DDUPB, berimplikasi mrk kehilangan pundi2 rupiah di dlm proses dan alokasi pemenang tender program APBD; memang ini menjadi tujuan tersirat dr PAKET. sbg contoh kasus di kab dairi anggaran APBDnya hanya berkisar 6 – 7 Milyar, dari dana ini mrk hrs mengalokasikan DDUPB baik PAKET maupun PNPM sebesar 2 milyar lebih, bisa kita bayangkan berapa rekanan pemda (umunya ada ikatan dg partai) yg hrs kehilangan pekerjaan proyek.

Dengan demikian bahwa substansi PNPM hanya bisa tercapai jika pihak Pemda dan Masyarakat (BKM) mempunyai komitmen yg sama,indikatornya adalah Pemda ber Good Governance, dan masyarakat (BKM) telah ber-social capital. disinilah kemandirian itu bs tercapai, adalah sgt riskan/ironi bahw BKM dikatakan telah mandiri tetapi Pemdanya belum mandiri.

Urutannya adalah bhw didlm fasilitasi di kelurahan reguler PNPM, baik BKM dan pemda (pendekatan kelembagaan) telah melakukan proses pembelajaran bersama menuju BKM+Pemda yg berdaya. Siklus kelurahan terintegrasi dengan siklus kota. Pengcapaian ini kemudian mendapat rewards dlm bentuk Program PAKET sbg media pembelajaran bagi keduanya menuju BKM+pemda yang mandiri. keduanya tdk boleh terpisahkan. dan hasil akhirnya mereka mendapt reward lg dgn Program ND, sbg proses pembelajaran menuju madani. kesimpulannya bahwa BKM hanya dapt dikatakan or memenuhi iindikator Berdaya, jika pemdanya jg telah berdaya, krn maslah kemiskinan merupakan klaim tanggungjawab bersama.jargon PNPM MP “Kita Peduli Kita Bisa Atasi” hanya bisa berlangsung, jika keduanya mencapai tahapan Berdaya, mandiri, madani. kata kita berarti dilevel kab/kota adalah BKM plus Pemda.

Mari kita kembali ke topik, bahwa untuk mendorong ke arah itu program PNPM harus mendapat dukungan parlemen/org2 partai, krn mrklah lembaga pengambil kebijakan sekaligus melakukan evaluasi. Keniscayaan ini sebenarnya dg fenomena menjelang pemilu, sudah berjalan ke arah itu. contoh kecil mari kita tengok jargon PNPM dan jargon partai peserta pemilu, beberapa diantaranya :

jargon PNPM = Kita Peduli Kita Bisa Atasi

jargon PAN = Hidup adalah perbuatan
jargon Golkar = lebih cepat lebih baik
jargon PD = Lanjutkan
jargon Gerindra = menuju perubahan yg lebih baik
jargon Hanura = Hentikan Kemiskinan
jargon PDIP = partainya wong cilik

nah, mari kita coba sinergikan….
Kita Peduli Kita Atasi (PNPM), harus bisa dilakukan karena, hidup adalah perbuatan (PAN), kemiskinan hrs segera ditanggulangi, lebih cepat lebih baik (Golkar), jgn berhenti hrs sustanaible, lanjutkan (PD), agar, menuju perubahan yg lebih baik (Gerindra), sehingga kemiskinan dpt dihentikan (Hanura), sehingga wong cilik/org miskin (PDIP), tidak lagi menjadi korban pemabngunan, dimana semua partai berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

Weleh..weleh, jd apakah pelaku PNPM adalah partai, tentu bukan, krn partai butuh unsur kekuatan memobilisasi massa dan janji2 politik. pelaku pnpm adlah massa partai sesuai pilihannya. Persmaannya bahwa PNPM dan partai mempunyai komoditi yg sama, berorientasi pasar, menggodok issu kemiskinan, sgt sinergis, partai sbg penggodok kebijakan dan PNPM sebg ujung tombak implementasi penanggulangan kemiskinan secara nasional.

Kesimpulannya, don’t worry be happy, siapapun yg menjadi pemenang pemilu nanti plus sp presidenna, tetapji program PNPM tetap ada secara substansial.

Gunakanlah hak pilih anda besok, contrenglah sesuai pilihan hati, agar suara rakyat adalah suara tuhan, smg isi hati rakyat indonesia 50%+1 masih murni, agar suara tuhan ikut bicara. “tuhan hanya bisa merubah nasib suatu kaum, jika kaum itu sendiri mampu merubahnya”, ya iyalah, masak iya bo…tuhan kan hanya merestui dan meridhoi..

salam pemilu damai..
Bravo PNPM, perhatikan wong cilik agar kemiskinan bisa dihentikan, agar menuju perubahan yg lebih baik secara berkelanjutan, lebih cepat lebih baik, karena hidup adalah perbuatan, akhirnya kita bisa bernafas lega, karena kesadaran telah lahir untuk memobilisasi gerakan penanhggulangan kemiskinan secara nasioanl, hanya dengan komando 3 kata; KITA PEDULI KITA BISA ATASI.

wallahualam.

Tags: PNPM P2kp

Share on Facebook Share on Twitter

2 tanggapan untuk “Partai Politik & PNPM Mandiri Perkotaan”

1. musthofa bisri,
— 15 April 2009 jam 5:33 pm

banyak program pemerintah itu berbau politis, baru dekat rakyat deat pemilu, kesengsaraan rakya dijadikan dagangan politik, tulisan anda kritis, bagus banget, goog luck
2. ichwan kalimasada,
— 15 April 2009 jam 6:30 pm

maksih y mas, trsanjung nih…,br az bljr blogger mas, joint jg ya di FB komunitas di_Alog Nol.., ggog luck jg y..slm

Ditandai: Pilpres 2009

Posted in: Event Pilpres