SBY-Boediono Bukan Pelanggar HAM ??? (Alif 8)

MEDAN, KOMPAS.com — Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kampanye di GOR Pardede, Medan, Sumatera Utara, Minggu (21/6) menepis gosip tidak benar yang ditiupkan kompetitornya. Semua gosip itu disebut SBY sebagai yang tidak benar.

Ternyata Presiden SBY juga suka bermain gosip, dalam makna kata ‘Gosip’ adalah sesuatu yang bisa benar bisa juga tidak, selama ini orang memplesetkannya menjadi “Gosip !!!” Semakin digosok semakin sip, mungkin maknanya bahwa gosip itu memang benar jua adanya, ibarat tak mungkin ada asap jika tak ada apinya. Kutipan di atas saya ambil dari berita kompas.com dengan judul SBY: Kenapa Tidak Ksatria?, selanjutnya saya kutip lagi alinea terakhir berita itu;

Gosip keempat diedarkan spanduk gelap di Jakarta dan kota lain yang kata SBY mendiskreditkan SBY-Boediono. Spanduk gelap dipasang di tempat keramaian seperti pasar. “Kenapa tidak ksatria. Ada kampanye, kenapa bikin spanduk gelap yang sungguh tidak baik. Panwaslu agar tegakkan aturan kampanye,” ujar SBY.

Mungkin ada teman bisa membantu, apa yang dimaksud SBY dengan istilah “spanduk gelap” itu, padahal isi spanduk yang dituding SBY itu hanya memuat informasi kalau Boediono itu neolib, setahu saya pula tidak ada mekanisme verifikasi dari KPU untuk menjustifikasi, apakah sebuah media semisal naskah spanduk layak publish atau tidak. Isu neolib kepada Boediono itu juga sudah jamak dan diamini banyak orang, ibarat jika anda seorang dulunya tukang sayur, maka si tukang sayur yang saat ini jadi pejabat, orang lain tetap akan memberi cap si ‘tukang sayur’. Pengalaman sebagai tukang sayur tentu berpengaruh kepada si pejabat itu, karena kita berkerja umumnya dipengaruhi oleh pola kebiasaan, ala bisa karena biasa. Boediono bisa menolak tudingan ini, tapi kebiasaannya berkata bahwa Boediono mempunyai pengalaman berneolib dengan IMF dan Bank Dunia. Jadi wajar dong kalau sebagian kalangan kuatir, neolib akan semakin subur dengan munculnya Boediono sebagai Wapres.

Memahami bahaya neolib itu bagi kita sangat mudah, kenapa bahaya ? karena bangsa ini belum siap bertarung di globalisasi neolib yang curang ini. Kenapa curang, contoh kasus AS dalam meningkatkan kekuatan ekspor hasil pertanian, mereka membuat kebijakan subsidi petani, sementara buat kita melalui tangan IMF, subsidi BBM harus dihapuskan, kalau subsidi BBM dihapuskan kita bisa bayangkan sektor produksi kita semakin berat, tentu ekspor kita pun semakin terbebani, akhirnya kebebasan kita dalam hal kontrak jual beli terpasung dalam prinsip neolib. Apa prinsip utama neolib ?, bahwa pertumbuhan ekonomi harus mengandalkan pada kekuatan pasar bebas. Gimana kita tidak terpasung, lha wong pasar kita masih mengandalkan pasar tradisionil, sementara negara asal neolib sudah mengandalkan pasar modern semisal swalayan dan pasar modal atau bursa efek.

Salah satu klausul HAM di bidang Hak azasi Ekonomi / Property Rigths memuat :
- Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
- Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
- Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll
- Hak kebebasan untuk memiliki susuatu
- Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Nah, pada tahun 1997, IMF memainkan scenarionya di Indonesia dan salah satu tim suksesnya adalah Boediono. Dalam konteks ini jelas bukan, bahwa IMF akhirnya gagal dengan misinya, artinya Boediono yang terlibat dalam scenario ini sama dengan peran IMF telah melakukan pelanggaran HAM di Indonesia terkait bidang Hak Azazi Ekonomi. Selama ini kita latah, bahwa pelanggaran HAM hanya terkait di dalam masalah-masalah sosial politik, seperti yang ditudingkan TS SBY The Fox kepada Wiranto dan Prabowo. Jika kita menerima indikasi pelanggaran HAM Wiranto di Timor Timor dan Prabowo di era reformasi, maka kita juga harus jujur menerima bahwa Boediono itu juga melakukan pelanggran HAM yang sama, cuma bidangnya saja yang berbeda. Nah, silahkan kita menganalisis mana dampak yang lebih menghancurkan pondasi bangsa ini, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Wiranto dan Prabowo atau pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Boediono ?.

SBY dijaman pemerintahan Megawati sebagai Menkopolkam telah mengeluarkan keputusan pemberlakukan Darurat Sipil di Aceh, ini mungkin kebijakan Mega, namun secara de jure SBY bertanggungjawab penuh atas keputusan ini. Darurat Sipil ini sama dengan kondisi DOM, istilahnya saja yang beda. Dulu pake DOM, Daerah Operasi Militer karena di Jaman Jenderal LB Moerdani dengan Soeharto suka menggunakan istilah sebagai slogan peredam gejolak. Sementara SBY, kan selalu pengin di bilang santun, citranya bagus, berwibawa, saking getolnya dipencitraan malah kebablasan angine, muncul slogan SBY Berbudi, padahal artinya SBY Pembohong. Kata teman saya, “nyaho’ lho…!!!”.

Secara substansial DOM atau Darurat Sipil mempunyai makna yang sama, melakukan pelanggaran HAM di bidang Hak asasi pribadi / personal Right yang berisi :
- Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat
- Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
- Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
- Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing

Nah, dengan pertanyaan yang sama, mana yang lebih kejam dampaknya, pelanggaran HAM Wiranto dan Prabowo ataukah pelanggaran HAM SBY di Aceh…? Yang jelas JK dan Mega tidak punya pengalaman terindikasi pelanggaran HAM.

Kesimpulannya :
- Capres Nomer 1 Cawapresnya terindikasi pelanggaran HAM
- Capres Nomer 2 Baik Capres maupun Cawapresnya terindikasi pelanggaran HAM, dan
- Capres Nomer 3 Cawapresnya terindikasi pelanggaran HAM

Silahkan anda jawab di Pilpres 8 Juli nanti, jangan anda Golput, kalau Golput artinya anda pilih Nomer 4 pasangan narsis jomblo bisa diklik di sini http://public.kompasiana.com/2009/06/20/linda-djalil-si-pencetus-rumah-sehat-kompasiana/.

Kembali ke soal spanduk yang buat SBY gelisah tujuh keliling sampai ke Kota Medan di depan para ulama kampanye klarifikasi spanduk gelap, jika anda berkeliling Kota Medan, mungkin juga daerah lain, beredar spanduk SBY-Boediono dengan tagline besar “Bukan Pelanggar HAM”. Jika anda membaca ini, apa makna tersirat di balik ini, tentu anda sependapat dengan teman saya bahwa tagline itu berarti menuding, “Capres-cawapres lain adalah pelanggar HAM”.

Sungguh santun SBY menuding kontestan lain, soal ini SBY memang kesatria, bak sinetron kesatria baja hitam. Tudingan spanduk ini seperti Musang berbulu domba, kenapa demikian karena konseptor spanduk ini adalah The Fox (Fox artinya Serigala/Musang/Rubah=Red). Wallahualam.

Salam Kompasiana Indonesia
btw; jangan lupa join klik di sini http://www.facebook.com/group.php?gid=91789873607. Kalau ada Kopdar Kompasiana mudah kita hubungi.